SLEMAN - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogja Gugun El Guyanie menilai persoalan politik uang jelang Pemilu sulit diberantas.
Menurutnya, politik uang ialah masalah budaya hukum. Sehingga yang harus dibenahi adalah budaya di masyarakatnya.
“Politik uang sama sekali bukan masalah hukum," tegasnya pada Talkshow sekaligus Deklarasi Desa Anti Politik Uang Kabupaten Sleman bertajuk Meneguhkan Semangat Desa Anti Politik Uang dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di UIN Jogja, Kamis malam (7/12/2023).
"Coba saja kita kumpulkan para profesor atau ahli tata hukum pidana, mesti tidak bisa menyelesaikan persoalan politik uang, ini problem budaya hukum,” lanjutnya.
Menurutnya, meskipun bisa terungkap bukti dan para pelaku, namun susah ditindak karena bukan masalah hukum.
Apalagi jika warga menerima sesuatu dari elit politik menjelang Pemilu dan dinamakan pemberian itu sebagai shodaqoh.
Maka, perubahan budaya ini bisa dimulai dari desa. Sebab desa memiliki struktur pemerintahan yang berdaulat dan masyarakat memiliki kedaulatannya sendiri.
Hal yang tak kalah penting ialah warga harus menolak politik uang sejak awal.
Apalagi terima uang dan memilih yang lain juga harus dilenyapkan, sebab malah menambah kemunafikan.
“Kalau mau bersih sekalian, kita budayakan anti politik uang, ya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan mengatakan dari 85 desa di Sleman, sejauh ini bary lima yang mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang.
Lima desa itu ialah Sardonoharjo, Candibinangun, Trimulyo, Ambarketawang, dan Sendangsari.
“Memang sedikit dari kuantitas tapi secara kualitas kita percaya kelima desa menjadi pelopor bagi banyak desa di Sleman," ujarnya.
Upaya tersebut memang terlihat sepele. Namun menjadi bagian dari sebuah gerakan baik, dan diharapkan memberi dampak luar biasa bagi lingkungan sekitarnya. (lan/bah)
Editor : Bahana.