JOGJA - Pakar bidang Ilmu Media dan Jurnalisme Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Masduki memprediksi banjir hoaks bakal terjadi pada Pemilu 2024 kali ini.
Iklimnya berbeda dengan Pemilu sebelumnya karena yang dihadapi lebih kompleks.
"2024 itu mungkin akan terjadi pandemi ya, pandemi hoaks, disinformasi," tegasnya, Rabu (29/11/2023).
Permasalahan yang dihadapi pada Pemilu kali ini bukan hanya berkutat pada persaingan pertahana atau oposisi saja.
Namun, sekarang lebih kompleks karena mengalami polarisasi lebih besar dan sangat banyak.
Jadi, diprediksi akan terjadi pandemi hoaks yang bisa menyerang Jokowi sendiri sebagai Presiden dan anaknya. Termasuk antar kandidat tiga pasang capres-cawapres.
Bahkan lebih kompleks lagi karena ada irisannya dengan pileg. Diprediksi juga akan terjadi pola yang sama.
Menurutnya, kondisi ini diperlukan keseriusan dalam penanganan. Sebab, sekarang yang diperlukan bukan hanya literasi digital atau pendidikan politik saja.
Keduanya tidak cukup membendung pandemi hoaks yang sangat kompleks.
"Menurut saya paling penting ialah upaya seperti Dewan Pers, lembaga negara, KPU, komisi informasi untuk duduk bersama termasuk Bawaslu, bagaimana memisahkan antara pelaku politik dan buzzernya, partai politik, anggota DPR bahkan istana, dari media, dari institusi media," paparnya.
Instansi tersebut perlu duduk bersama dan merumuskan solusi. Apalagi, Indonesia mempunyai persoalan klasik, yaitu ada banyak media yang dimiliki oleh para politisi.
"Nah itu pemicu hoaks di situ, media yang partisan, media yang dikuasai oleh politisi yang dipakai untuk kepentingan politik praktis," ujarnya.
"Di saat yang sama ada namanya korporasi Youtube dan Google (dan seluruh media sosial, red) yang itu sebetulnya dalam tanda petik membiarkan situasi ini. Karena mereka kan korporasi global ya," lanjutnya.
Masduki menegaskan yang harus dibenahi ialah regulasinya. Korporasi global harus diatur oleh regulator, dalam hal ini ialah pemerintah Indonesia.
Misalnya dengan mendorong peraturan pemerintah. Bagaimana mengatur platform digital agar memberi ruang untuk konten yang bagus dan segera memfilter konten yang hoaks.
Jadi, tidak perlu mengencarkan patroli cyber atau upaya take down yang selama dilakukan dan tidak pernah ada habisnya.
Namun, membunuh penyakit sejak dari akarnya yang dalam hal ini adalah pengelola platform global tersebut mulai diatur menggunakan regulasi yang sesuai.
Perusahaan korporasi global memiliki policy yang bisa disesuaikan dengan regulasi pemerintah Indonesia.
Sehingga, secara singkatnya, para pengguna platform dan netizen di Indonesia sudah aman bermain media sosial. Karena regulasi sudah mengikat dan konten yang potensi hoaks langsung terfilter sendiri sesuai algoritma.
"Kalau sepanjang ada aturan ketat dari pemerintah, mereka (korporasi global, red) akan patuh. Kalau yang ngomong kita, ga akan didengar oleh pengelola twitter (X), facebook (dan semua media sosial, red), tapi kalau pemerintah yang panggil, mereka akan patuh karena kan mereka yang punya. Nah sekarang pemerintahnya mau ga?," paparnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Mohammad Najib mengatakan dalam pengawasan pelanggaran, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
Masyarakat diminta ikut terlibat dan peduli. Apalagi jika terjadi kampanye terselubung di banyak forum. Menurutnya, memang dibutuhkan pendalaman dan perspektif penuh kecurigaan.
Baca Juga: Info Lur! Mulai 1 Januari 2024 TPST Tamanmartani Sudah Beroperasi, Kini Masuk Tahap Finishing
"Peningkatan sensitivitas kami untuk melihat fakta-fakta di lapangan khususnya terkait adanya potensi pelanggaran. Kita mendorong masyarakat untuk lapor kalau ada kampanye terselubung," jelasnya.