RADAR JOGJA - Pengamat Politik UMY Tunjung Sulaksono menyebut perjalanan politik para buruh dalam kontestasi politik akan menempuh sejumlah tantangan. Utamanya di wilayah Jogjakarta.
Ini lantaran minimnya basis industri di Jogjakarta jika dibandingkan dengan daerah lain, misalnya Bekasi, Banten, dan derah industri lainnya. Minimnya basis industri ini akan berpengaruh pada jumlah serikat pekerja.
Baca Juga: Gugatan UU Cipta Kerja Ditolak MK, Buruh DIJ Sebut 2 Oktober sebagai Hari Inkonstitusional Nasional
"(Serikat pekerja) menjadi motor atau tulang punggung dari politik elektoral gerakan buruh. Baik itu melalui partai maupun melalui cara-cara di luar partai," ujar Tunjung usai memberi paparan di Kantor DPRD Kota Jogja, Kamis (19/10).
Bagi Tunjung, isu yang akan diangkat tak hanya terbatas pada isu ketenagakerjaan. Namun, melebar hingga isu kesejahteraan. Sehingga, basis pendukung nantinya tak hanya datang dari masyarakat dengan latar belakang pekerja atau buruh.
Menurut dia, tanpa partai sebagai kendaraan, akan sulit bagi buruh untuk menyalurkan suaranya.
"Catatan dari para ilmuan sering kali bahwa ketiadaan partai yang fokus di perburuhan selama periode 2009 sampai 2019 membuat gerakan buruh kesulitan menyalurkan suaranya," ungkapnya.
Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Irsyad Ade Irawan mengakui perjalanan politik para buruh menghadapi sejumlah kendala. Porsi paling besar ada pada kendala modal. Menurutnya, kini budaya politik yang berkembang adalah politik pragmatis dan berbiaya mahal.
Baca Juga: Kisah Tugiyo dan Sutini: Bikin Bangga, Anak Buruh Tani Diam-Diam Daftar Polisi Diterima Jadi Bintara
Jika harus menuruti budaya-budaya itu, dia memastikan buruh tak akan mampu. Buruh punya keterbatasan dalam melakukan kampanye dengan cara-cara yang high cost politic.
"Sehingga dia lebih menggunakan yang gratis, misalnya sosmed. Itupun bukan yang bayar. Dan menggunakan jaringan keluarga," ungkapnya. (isa)