RADAR JOGJA - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat. Namun, pemilu serentak yang rencananya digelar 14 Februari 2024 itu, domain politiknya belum terasa hingga politik lokal tingkat provinsi maupun kabupaten. Domain politik masyarakat masih terpacu pada patron tertinggi, yakni pemilihan presiden.
Menurut Dosen Publik Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Halili Hasan dalam obrolan Kirab Pemilu Mengawali Demokrasi di Kanal Youtube RRI Jogja, Kamis 27 Juli 2023, ada permasalahan demain poltik di kalangan masyarakat. Yang mana, secara kultural lebih memberikan perhatian pada patron tertinggi.
"Jadi, kalau kita bicara konteks budaya politik, sebenarnya itu menjelaskan juga fenomena di tengah-tengah masyarakat kita bahwa budaya patron klien itu masih sangat-sangat tinggi," terang Halili.
"Jadi, politik buttom up penting digaungkan dalam kerangka politik elektoral hari ini," imbuhnya.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arga Pribadi Irawan menambahkan, peran media penting dalam membingkai bahwa pemilu serentak nantinya bukan hanya tentang pilpres. Bagaimana media beroperasi terhadap informasi seputar pemilu selain pilpres itu sendiri.
"Karena kalau melihat sekarang ini, wajar juga media juga mencari feedback. Di sisi lain, ada pergantian kekuasaan selama dua periode dari Presiden Jokowi, sehingga yang lebih menarik justru terkait dengan pilpres. Sehingga DPD, DPR RI, DPRD justru tersingkir," ungkapnya.
Oleh sebab itu, penting juga pendidikan-pendidikan tersebut dilakukan oleh KPU RI. (mel)