GUNUNGKIDUL - Penataan sekolah dasar melalui regrouping di Gunungkidul tahun ini belum final. Dinas Pendidikan masih mengkaji sejumlah sekolah dengan jumlah murid minim. Sasaran penataan juga masih memungkinkan bertambah.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik Gunungkidul Asbani mengatakan, beberapa sekolah kecil masih dalam kajian. "Kami lihat dari banyak faktor, geografisnya, jumlah muridnya, ketersediaan sumber daya, sarana prasarana, dan lain sebagainya," kata Asbani, Kamis (17/09).
Kepala Disdik Gunungkidul Nunuk Setyowati menambahkan, terdapat sembilan SD yang masuk rencana penataan pada 2026. Lima di antaranya telah selesai di-regrouping. "Dari jumlah tersebut, lima SD telah berhasil dilaksanakan regrouping," kata Nunuk.
Baca Juga: Disdikpora DIY Dalami Dugaan Intimidasi Siswa SMAN 1 Sentolo, Terjunkan Tim Ini
Salah satu sekolah yang masih dibahas yakni SDN Puleireng di Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus. Sekolah tersebut hanya memiliki 24 murid. Namun, pemerintah kalurahan dan wali murid menghendaki sekolah tetap dipertahankan karena lokasinya dekat dengan permukiman dan kondisi bangunannya masih cukup layak.
Nunuk mengatakan, aspirasi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam pembahasan. Ia menegaskan, penataan dilakukan untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Lima SD yang telah diregrouping tersebar di empat kapanewon.
Di Ngawen, SDN Sambeng II digabung dengan SDN Sambeng I. Di Semin, SDN Widoro bergabung dengan SDN Sumberejo. Kemudian di Tanjungsari, SDN Kemiri I digabung dengan SDN Kemiri II serta SDN Jaten dengan SDN Gatak. Sementara di Karangmojo, SDN Gelaran III digabung dengan SDN Banyubening I.
Baca Juga: Vienna Botanical Living, Nuansa Taman Eropa di Tengah Kota Medan
Nunuk menambahkan, jumlah sasaran regrouping masih dapat bertambah berdasarkan hasil evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang dinilai perlu ditata. Terkait rehabilitasi sekolah, Nunuk mengatakan keterbatasan anggaran DAU membuat perbaikan harus berdasarkan skala prioritas.
Sekolah dengan kerusakan tinggi yang berdampak terhadap keselamatan dan layanan pendidikan menjadi prioritas.
"Tidak memperoleh program rehabilitasi pada tahun ini tidak semata-mata dapat diartikan bahwa sekolah tidak direhabilitasi karena adanya rencana regrouping," jelasnya. (cr1/pra)
Editor : Heru Pratomo