MAGELANG - Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kota Magelang turun tajam dalam dua tahun terakhir. Dari 444 anak yang teridentifikasi pada 2023, masih tersisa 37 anak yang belum tertangani pada 2025.
Penurunan tersebut praktis menjadi pekerjaan rumah bagi pemkot untuk memastikan mereka tidak kembali putus sekolah sekaligus mencegah munculnya ATS baru.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, penanganan ATS tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar penurunan angka.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Melanda Girimulyo Kulon Progo, Warga Banaran Rela Antre Bantuan Tangki
Sebab pemkot harus memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan tanpa terhambat kondisi keluarga, sosial, ekonomi, maupun persoalan lain yang dihadapi. "Kami tidak ingin ada satu pun anak Magelang yang tertinggal hanya karena kondisi tertentu," kata Damar, Rabu (19/8).
Damar menyebut, upaya penanganan ATS telah dilakukan pemkot sejak 2023. Bahkan, langkah tersebut sudah berjalan sebelum pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan ATS.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang Handini Rahayu menyebut, penanganan ATS diawali dari penelusuran data pada 2023. Saat itu, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menunjukkan terdapat sekitar 500-an anak yang tercatat tidak bersekolah di Kota Magelang.
Baca Juga: Harga Ayam Broiler di Pasar Argosari Tembus Rp 42 Ribu per Kg, Pedagang Mengeluh Sepi Pembeli
Namun, data administratif tersebut tidak seluruhnya menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Karena itu, pemkot melakukan pemadanan dan verifikasi untuk memastikan anak yang tercatat memang benar-benar masuk kategori ATS. "Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 444 anak yang benar-benar berstatus ATS. Sementara 109 data lainnya menjadi residu yang tidak dapat diverifikasi," sebutnya.
Sementara itu, jumlah ATS yang belum tertangani pada 2025 tinggal 37 anak. Itu berarti, lanjut dia, sebagian besar anak yang sebelumnya teridentifikasi telah mendapatkan intervensi pendidikan sesuai kondisi masing-masing. "Target kami bukan sekadar menurunkan angka 37 menjadi nol, tapi memastikan tidak ada lagi anak baru yang putus sekolah," paparnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang Nurwiyono Slamet Nugroho mengatakan, disdikbud membentuk Tim Pamong Balai Belajar untuk turun langsung memverifikasi keberadaan dan kondisi anak yang masuk dalam data ATS.
Baca Juga: Dosen UAJY Raih Hibah BRIN, Kembangkan Wisata Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Dari penelusuran tersebut, pemkot memetakan kebutuhan masing-masing anak. Sebagian diarahkan kembali ke jalur pendidikan formal, sedangkan lainnya difasilitasi melalui Satuan Pendidikan Non-Formal (SPNF).
Ada pula anak yang membutuhkan pendekatan berbeda sehingga difasilitasi melalui homeschooling. Skema tersebut terutama digunakan bagi anak dengan disabilitas atau kondisi psikologis tertentu yang membuat mereka belum memungkinkan mengikuti pola pembelajaran reguler."Setiap anak punya persoalan yang berbeda-beda, sehingga pendekatannya pun tidak bisa disamaratakan," kata Nurwiyono.
Pemkot juga menyiapkan Rumah Balai Belajar bagi anak yang mengikuti homeschooling tetapi tidak memiliki fasilitas belajar yang memadai di rumah. Fasilitas itu menjadi ruang alternatif agar keterbatasan sarana tidak kembali menjadi alasan anak kehilangan akses pendidikan. (aya/pra)