GUNUNGKIDUL – Dukungan anggaran Pemkab Gunungkidul untuk pendidikan kesetaraan meningkat pada 2026. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) yang disiapkan untuk 25 lembaga mencapai Rp 2,57 miliar, naik Rp 341,35 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan anggaran tersebut berjalan seiring dengan bertambahnya jumlah warga belajar. Dinas Pendidikan Gunungkidul mencatat jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan meningkat dari 2.394 orang pada 2025 menjadi 2.805 orang pada 2026 atau bertambah 411 orang.
Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul Nunuk Setyowati mengatakan peningkatan jumlah warga belajar menjadi salah satu faktor yang diikuti dengan bertambahnya alokasi Bopda.
Baca Juga: Guru Besar FEB UGM Sebut Gelar Sarjana Tak Menjamin Dapat Pekerjaan, Begini Penjelasannya
“Kenaikan anggaran diikuti bertambahnya jumlah warga belajar. Dulu di 2025 jumlah warga belajar ada 2.394 orang, saat ini naik menjadi 2.805 orang,” kata Nunuk.
Untuk 2026, total Bopda yang dialokasikan mencapai Rp2.570.480.000 bagi 25 lembaga. Sementara pada 2025, anggaran yang disiapkan sebesar Rp2.229.130.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Rp341.350.000 atau sekitar 15,3 persen.
Namun, kenaikan alokasi tersebut belum diikuti pencairan dana. Nunuk mengatakan Bopda 2026 belum dicairkan maupun direalisasikan karena masih menunggu pengesahan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Baca Juga: Angkat Isu Peningkatan UMKM, Polres Kulon Progo Terima Kunjungan MC Sespimmen Polri Angkatan ke-67
Kondisi serupa disampaikan pengelola PKBM. Kepala PKBM Ngudi Kapinteran Tugino mengatakan lembaganya belum menerima Bopda untuk tahun anggaran 2026. “Yang tahun ini belum, menunggu APBD Perubahan,” kata Tugino.
Bertambahnya jumlah warga belajar menunjukkan kebutuhan terhadap layanan pendidikan kesetaraan masih cukup besar. Jalur pendidikan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum atau tidak menyelesaikan pendidikan formal untuk tetap memperoleh layanan pendidikan.
Di sisi lain, peningkatan jumlah warga belajar tahun ini mencapai sekitar 17,2 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan kenaikan anggaran Bopda yang sekitar 15,3 persen. Kondisi tersebut membuat kecukupan dukungan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Gunungkidul. (cr1/pra)
Editor : Heru Pratomo