RADAR JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menambah 10 sekolah baru berstatus Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tingkat SMP dan MTs pada 2026.
Dengan tambahan ini, seluruh SMP dan MTs di Kota Jogja ditargetkan sudah menyandang status SSK pada tahun ini juga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja, Retnaningtyas, menjelaskan sejak 2021 hingga 2025 sudah terbentuk 56 SSK, terdiri dari 53 SMP dan 3 MTs.
Sepuluh sekolah yang bergabung tahun ini di antaranya SMP Berbudi, SMP Perak, SMP Labschool UNY, SMP Bhinneka Tunggal Ika, SMP Institut Indonesia, MTs Gedongtengen, MTs Nurul Ummah, dan MTs Muallimin.
Baca Juga: Arsenal Konfirmasi Kondisi Saliba: Tidak Perlu Operasi, Namun akan Absen Jangka Panjang
Program ini menyasar tiga isu utama: pencegahan pernikahan dini, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, dan pencegahan stunting.
Namun sebenarnya, bagaimana caranya sekolah mengajarkan isu sekompleks kependudukan, pernikahan dini, hingga kesehatan reproduksi, tanpa harus membuka mata pelajaran baru di tengah kurikulum yang sudah padat?
Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikpora Kota Jogja, Hasyim, menjelaskan bahwa materi kependudukan tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan diintegrasikan ke pelajaran yang sudah ada.
Disatukan dalam mata pelajaran IPS, IPA, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta Pendidikan Agama.
Pendekatan lain justru datang lewat jalur ekstrakurikuler.
Baca Juga: Robert Lewandowski Klaim Tidak Melihat Penampilan Terbaik Lamine Yamal di Piala Dunia 2026
Di SMPN 14 Yogyakarta, salah satu sekolah percontohan yang sudah berstatus SSK sejak 2021, memberikan materi kependudukan lewat kegiatan Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), bahkan futsal.
Lewat PMR misalnya, siswa mendapat program pemberian tablet tambah darah bagi siswi sebagai upaya mencegah anemia, sementara anggota KIR didorong meneliti persoalan kependudukan di lingkungan sekitar mereka sendiri.
Setiap sekolah SSK wajib menyediakan "pojok kependudukan", area khusus berisi buku, data, infografis, dan media visual seputar isu kependudukan yang bisa diakses bebas oleh siswa.
Kota Jogja kini punya 20 SSK kategori terdaftar, 6 kategori dasar, dan 30 kategori paripurna, tingkatan tertinggi dalam skema penilaian nasional.
Baca Juga: Eks Gelandang Manchester United dan Real Madrid, Casemiro Resmi Perkuat Inter Miami
Capaian ini mengantarkan Kota Yogyakarta meraih penghargaan Juara III Pengelola Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik Nasional pada 2025, sekaligus mempertegas bahwa Yogyakarta tak sekadar menjalankan program ini sebagai formalitas administratif.
Dengan pendekatan yang tersebar di berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah, isu kependudukan yang selama ini terkesan berat dan formal justru berpotensi lebih mudah diterima siswa karena hadir dalam konteks yang mereka jalani sehari-hari.
Editor : Meitika Candra Lantiva
Sumber : warta.jogjakota.go.id