MUNGKID - Pemkab Magelang menilai kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah bukan solusi utama terhadap persoalan kekurangan peserta didik di sejumlah SD negeri. Sekolah justru didorong untuk melakukan evaluasi, berinovasi, hingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan, langkah penggabungan sekolah seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan solusi instan.
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi sekolah dengan jumlah siswa minim tidak semata-mata soal demografi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diberikan.
Baca Juga: Terima Dubes Iran, Gubernur Ahmad Luthfi Sampaikan Duka Cita atas Berpulangnya Ali Khamenei
"Yang paling penting adalah bagaimana sekolah melakukan evaluasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat," terangnya, Rabu (22/7).
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdukbud), ada dua SD negeri yang mengalami krisis peserta didik, yakni SD Negeri Soka 2 di Kecamatan Srumbung dan SD Negeri Blongkeng 3 di Kecamatan Ngluwar. Masing-masing hanya mendapatkan dua siswa.
Pemkab memilih pendekatan berbeda dengan mencoba mengatasi akar persoalan, terutama faktor ekonomi dan akses yang dinilai masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.
Satu langkah yang diambil adalah memberikan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri. Program ini, kata Grengseng, menyasar biaya awal masuk sekolah yang selama ini kerap menjadi beban bagi orang tua.
"Selama ini banyak orang tua sudah terbebani sejak awal karena harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk membeli seragam," urainya.
Selain itu, pemkab juga menyediakan layanan angkutan pelajar gratis di sejumlah wilayah. Program ini dirancang untuk menjawab persoalan jarak dan biaya transportasi yang selama ini menjadi alasan sebagian anak tidak melanjutkan pendidikan atau memilih sekolah yang lebih dekat.
Baca Juga: Pesepeda Diizinkan Melintas di Malioboro, Dishub DIY Pastikan Dampingi JLFR
Di sisi lain, Grengseng menilai, tanpa perbaikan kualitas dan kepercayaan publik, kebijakan regrouping hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan.
Dia berharap, berbagai intervensi yang dilakukan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah.
"Harapan kami, orang tua tidak lagi ragu menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan agar akses pendidikan semakin terbuka," terangnya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo