MAGELANG - Sedikitnya ada 20 SD negeri di Kota Magelang mengalami kekurangan siswa pada tahun ajaran 2026/2027. DPRD Kota Magelang menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan mendorong kebijakan regrouping sebagai satu jalan keluar yang realistis.
Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang Narisqa menuturkan, tren menurunnya jumlah siswa di sejumlah SD negeri sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. "Bisa jadi karena perkembangan sekolah swasta, atau memang jumlah anak usia sekolah di Kota Magelang tidak sebanyak dulu," ujarnya, Senin (13/7).
Dia mengatakan, fenomena ini menjadi sorotan. Lantaran tidak hanya berdampak pada keberlangsungan sekolah, tetapi juga pada beban kerja guru dan efektivitas anggaran pendidikan.
Baca Juga: Mitchell Baker Resmi Menjadi WNI, Erick Thohir Apresiasi Dukungan Pemerintah
Melihat kondisi itu, kata Narisqa, DPRD bersama dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) mulai mengkaji opsi regrouping. Terutama bagi sekolah-sekolah yang berada dalam satu lokasi atau berdekatan.
Dia mencontohkan, di Kota Magelang terdapat sejumlah SD negeri yang berada dalam satu kompleks atau bahkan berbagi halaman yang sama. Namun, jumlah siswa di masing-masing sekolah tidak seimbang. "Ini tentu tidak ideal, baik dari sisi pembelajaran maupun operasional," jelasnya.
Narisqa menilai, regrouping dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, mulai dari tenaga pendidik hingga sarana prasarana. Dengan penggabungan, jumlah siswa dalam satu kelas bisa lebih proporsional, sementara beban kerja guru menjadi lebih seimbang.
Baca Juga: Jaga Jawa Tengah sebagai Salah Satu Lumbung Pangan Nasional, Pemprov Jateng Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Menurutnya, selama ini justru ditemukan adanya beban kerja guru yang tidak proporsional akibat jumlah siswa yang minim. Dalam beberapa kasus, jam kerja guru melebihi ketentuan, namun tidak diimbangi dengan sistem yang ideal. "Ini ironis. Dengan regrouping, harapannya jam kerja bisa kembali normal," katanya.
Narisqa juga memastikan, regrouping tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja guru. Justru sebaliknya, kebutuhan tenaga pendidik tetap ada mengingat banyak guru yang memasuki masa pensiun.
Meski demikian, dia menekankan, kebijakan regrouping harus dilakukan secara hati-hati dan melalui kajian matang. Selain aspek teknis, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak sosial di masyarakat.
Baca Juga: Bioskop Mandala Wates Bakal Dihidupkan Dilengkapi dengan Kafe, Begini Penjelasan Pemkab Kulon Progo!
"Jangan sampai informasi yang sampai ke masyarakat keliru, seolah-olah sekolah ditutup," terangnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar hak siswa tetap menjadi prioritas utama. Regrouping tidak boleh membuat akses pendidikan menjadi lebih sulit, terutama bagi anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah. "Yang penting siswa tetap terlayani di wilayahnya. Jangan sampai malah harus sekolah jauh," imbuhnya.
Di sisi lain, meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta juga menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah negeri. Narisqa mengakui, sejumlah sekolah swasta kini menawarkan program unggulan yang dinilai lebih menarik bagi orang tua.
Baca Juga: Bioskop Mandala Wates Bakal Dihidupkan Dilengkapi dengan Kafe, Begini Penjelasan Pemkab Kulon Progo!
Namun, dia menilai, kehadiran sekolah swasta bukan ancaman, melainkan bagian dari pilihan masyarakat. "Sekolah swasta itu opsi. Bahkan banyak yang siswanya dari luar Kota Magelang. Jadi bukan semata-mata mengambil jatah sekolah negeri," ucapnya.
Kendati begitu, Narisqa tetap mendorong adanya pemerataan kualitas pendidikan di sekolah negeri. "Selama ini ada kesan sekolah tertentu lebih unggul, sementara yang lain tertinggal. Ini yang harus dibenahi," sambungnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Disdikbud Kota Magelang Sugiyarti menyebut, dari total 59 SD negeri, terdapat 24 sekolah yang jumlah siswanya tidak mencapai 50 persen dari kuota satu rombongan belajar (rombel) yang idealnya 28 siswa.
Baca Juga: MPLS SMPN 2 Pakem, Sleman, Siswa Baru Diajak Kenali Bahaya Gunung Merapi Lewat Permainan Seru
Bahkan, lanjut dia, setelah dibuka pendaftaran tahap kedua, masih tersisa 20 sekolah yang belum memenuhi daya tampung. Dari jumlah tersebut, enam sekolah hanya mendapatkan siswa baru di bawah 10 anak.
Sugiyarti mencontohkan, SDN Cacaban 1 hanya menerima tiga siswa. "Ini menjadi perhatian serius karena jumlahnya cukup banyak dan terjadi di berbagai wilayah," terangnya.
Dia melanjutkan, disdikbud juga mulai mengkaji regrouping pada beberapa sekolah yang lokasinya berdekatan. Seperti SDN Cacaban 1 dan SDN Cacaban 6 yang saling berhadapan. "Sudah diwacanakan sejak tahun lalu (digabung)," tambahnya. (aya)