SLEMAN - Momentum Hardiknas 2026 menjadi refleksi serius bagi dunia pendidikan dasar, termasuk di DIY. Kesenjangan antara sekolah dasar (SD) negeri dan swasta masih terlihat nyata, salah satunya ditandai dengan fenomena kontras, sebagian sekolah kekurangan murid, sementara lainnya justru kelebihan kapasitas.
Dosen Prodi Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (FIP UNY) Dr Riana Nurhayati mengungkapkan, persoalan ini tidak lagi sebatas akses pendidikan. Melainkan telah bergeser ke isu yang lebih kompleks yakni ketimpangan mutu dan kepercayaan publik.
"Kesenjangan SD di DIJ itu bukan hanya soal akses. Akses relatif sudah tersedia, terutama di Kota Jogja. Masalah utamanya itu ketimpangan mutu, kepercayaan publik dan distribusi siswa," ujar Riana, Jumat (1/5).
Ia menjelaskan, kecenderungan orang tua saat ini lebih memilih sekolah swasta dibandingkan negeri menjadi indikator kuat adanya disparitas persepsi kualitas pendidikan. Dampaknya, sejumlah SD negeri mengalami kekurangan siswa secara signifikan.
Riana memaparkan, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang sempat diikutinya dan melibatkan kepala sekolah hingga dinas pendidikan, bahkan sempat ditemukan sebuah kasus yang cukup ekstrem.
"Ada sekolah yang saat pembukaan tahun ajaran baru hanya mendapat satu siswa. Itu pun akhirnya pindah ke sekolah swasta karena faktor tertentu," ungkapnya.
Fenomena ini, menurutnya, tidak berdiri sendiri. Di beberapa wilayah seperti Sleman dan Bantul, laporan juga menunjukkan banyak SD negeri kekurangan murid, sementara di sisi lain terdapat sekolah-sekolah yang justru kelebihan pendaftar.
Menurut Riana, akar persoalan paling dominan terletak pada ketimpangan persepsi mutu antarsekolah yang terus menerus berulang dan tidak terkoreksi.
"Sekolah yang dianggap unggul akan terus diserbu. Sementara yang dianggap biasa akan semakin ditinggalkan. Ini bukan hanya soal kualitas riil, tapi juga persepsi yang terbentuk di masyarakat," tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya diseminasi praktik baik antarsekolah yang menyebabkan kesenjangan semakin melebar. Ditambah lagi, keputusan orang tua kerap didasarkan pada informasi informal, bukan observasi langsung.
"Banyak orang tua memilih sekolah hanya dari omongan, bukan dari melihat langsung kurikulum, strategi, atau kualitas pembelajaran di sekolah tersebut," katanya.
Di sisi lain, meningkatnya minat terhadap sekolah swasta dinilai bukan tanpa alasan. Riana menyebut sejumlah faktor utama yang mendorong tren tersebut.
"Mutu sekolah swasta cenderung lebih terjaga, kurikulumnya fleksibel, fasilitas lebih lengkap, dan pelayanan kepada siswa serta orang tua lebih optimal," jelasnya.
Selain itu, nilai religiusitas, menurutnya, juga menjadi daya tarik kuat di tengah perubahan preferensi masyarakat. "Sekolah berbasis agama saat ini sangat diminati karena orang tua ingin membekali anak dengan nilai-nilai agama sejak dini," tambahnya.
Baca Juga: Jumlah Pegawai WFH di Pemkot Jogja Terus Menurun, BKPSDM: Optimalisasi Pelayanan Publik
Namun kondisi ini sekaligus menjadi tantangan serius bagi sekolah negeri yang semakin diposisikan sebagai pilihan kedua.
Dalam konteks yang lebih jauh, Riana juga menyinggung isu sensitif terkait sekolah inklusi yang dalam beberapa kasus justru berdampak pada penurunan jumlah siswa.
Ia menilai, persoalan utamanya bukan pada konsep inklusi, melainkan pada kesiapan sekolah dan persepsi masyarakat.
"Ada sekolah yang mengaku inklusi, tetapi belum siap secara sumber daya. Akibatnya, muncul stigma di masyarakat yang berdampak pada turunnya minat orang tua," ujarnya.
Menurutnya, stigma terhadap anak berkebutuhan khusus masih menjadi hambatan serius yang harus diatasi melalui edukasi publik dan peningkatan kapasitas sekolah.
Ia menyadari, pemerintah DIY sebenarnya telah melakukan berbagai intervensi, mulai dari kebijakan zonasi, pemerataan kualitas guru, hingga bantuan operasional sekolah. Namun implementasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya efektif. "Zonasi bertujuan menghapus sekolah favorit, tapi dalam praktiknya masih banyak kendala," katanya.
Untuk jangka panjang, Riana menyarankan dan menekankan pentingnya pemerintah bersinergi dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap sekolah negeri.
"Pemerintah harus membuktikan bahwa lulusan sekolah negeri mampu bersaing, baik secara akademik atau karakter. Branding sekolah negeri juga perlu diperkuat," tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mendorong adanya kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, bukan sekadar kompetisi. "Sinergi itu penting. Sekolah negeri dan swasta harusnya jadi mitra dalam mencerdaskan anak bangsa, bukan saling menjatuhkan," tandas Riana. (iza/laz)
Sumber : Radar Jogja