SLEMAN - Fungsi pengawasan DPRD sangat penting untuk memastikan tata kelola kebijakan pemerintah berjalan efektif. Sekaligus memastikan APBD bisa diserap demi kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, pelayanan publik dapat terhindar dari penyimpangan.
Berangkat pemikiran itu, DPRD Kulon Progo bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) DIY menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas bagi anggotanya.
"Bimtek diselenggarakan secara klasikal atau on class dengan peserta 40 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Kulon Progo," ujar Sekretaris Bandiklat DIY Atik Sudarmi.
Baca Juga: Pelaku Begal Pantat di Magelang Ditangkap, Ngaku Aksinya sebagai Kepuasan Pribadi
Bimtek berlangsung di Loman Park Hotel Caturtunggal, Depok, Sleman, selama tiga hari mulai Kamis (7/5/2026) hingga Sabtu (9/5/2026). Kegiatan bertajuk "Pemanfaatan Potensi Daerah untuk Mewujudkan Kulon Progo yang Makmur dan Mandiri” diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas Legislatif untuk berperan dalam pembangunan dan penyelesaian permasalahan daerah sesuai fungsinya.
Lebih jauh Atik menjelaskan, bimtek bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Hasil produk pembelajaran, Atik mengatakan,berupapeningkatanpemahamandalamperencanaandenganpengenalanpotensidaerahdanpemanfaatannyauntukpeningkatankesejahteraanmasyarakat.
Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin menyampaikan, bimtek ini menjadi kebutuhan bersama untuk menjawab berbagai persoalan. Tema yang diangkatsesuaidengan kebutuhan. Sebab, sampai hari ini potensi sumber daya alam, aset, dan pariwisata Kulon Progo belum termanfaatkan dengan baik. “Kondisi ini jelas berpengaruh pada penerimaan PAD yang belum optimal,” kata Aris.
Dia juga menyoroti tata kelola BUMD di Kulon Progo yang kini dalam kondisi tidak baik, seperti PT Selo Adikarto (SAK) dan Perumda Aneka Usaha. Soal lokalitas juga tidak lepas dari sorotan Aris. Khususnya produksi geblek yang menjadi ciri khas Kulon Progo yang sekarang justru tinggal nama. Kondisi itu menjadi persoalan. Perlu dibahas bersama guna mendapatkan solusi mewujudkan Kulon Progo yang mandiri.
Aris mengajak usai bimtek, semua anggota dewan berani bersuara kritis terhadap kebijakan Pemkab Kulon Progo. Sebagai wakil rakyat harus lebih seksama menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai anggota dewan dinilai diam saja. "Hari ini fungsi pengawasan dewan dipertanyakan masyarakat, “ ungkapnya.
Diingatkan, ketika fungsi pengawasan kuat, berarti DPRD turut berperan dalam memastikan kebijakan berpihak ke rakyat. Mendorong kemandirian ekonomi, dan menyelesaikan masalah ketimpangan. Hasil bimtek ini harus konkret. Dia tidak ingin hanya sebatas penguasaan teori.
Baca Juga: Progres Sudah 47 Persen, Rehabilitasi Jembatan Jonge Dipercepar Ditarget Rampung Juni
Materi pertama bimtek terkait wawasan kebangsaan dan ketahanan negara. Materi disampaikan perwakilan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III Yogyakarta Najid Jauhar. Dikatakan, Bhinneka Tunggal Ika memiliki kekuatan luar biasa sebagai kunci membangun bangsa, bahkan dunia. Bukan sekadar motto biasa.
"Bangsa itu adalah komunitas yang diharapkan terintegrasi. Saat itudidasarkan atas kesamaan nasib yang tertindas," ujar Najid.
Materi lainnya seputar potensi dan isu-isu strategis daerah. Hari kedua fokus pada materi tata kelola BUMD dalam memajukan perekonomian daerah, optimalisasi PAD dan penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam pemerintahan daerah. Juga praktik formulasi rencana tindak lanjut permasalahan daerah. Lalu, pada hari terakhir berupa optimalisasi peran alat kelengkapan DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD dan evaluasi penyelenggaran. (del/kus)
Editor : Winda Atika Ira Puspita