KULON PROGO - Pembangunan Sekolah Rakyat di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah terlambat. Keterlambatan terhitung deviasi sekitar empat persen. Sehingga, kontraktor proyek menggenjot progres pembangunan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, telah menerima laporan dari satker yang menangani SR. Laporan yang diterima, menunjukkan percepatan pembangunan SR di DIY.
"Per saat ini progressnya 38 persen," ucap AHY, saat ditemui awak media usai kunjungan di SR, Jumat (24/4).
Baca Juga: Pemkab Kebumen Disebut Gagal Mitigasi Lakalaut, DPRD Dorong Evaluasi Total Pengelolaan Pariwisata
AHY menjelaskan, perkembangan pembangunan SR belum menyentuh setengah jalan. Bahkan terdapat keterlambatan atau deviasi sekitar empat persen. Namun, pihaknya tetap optimis dengan kontraktor penanggungjawab untuk menyelesaikan proyek tersebut selesai akhir Juni 2026 nanti.
Perkembangan pembangunan dapat dilihat pada struktur bangunan yang telah dibuat. Kolom beton mulai terlihat berdiri tegak. Termasuk di area bangunan SD, pembuatan struktur bangunan telah mencapai lantai dua.
Selain pekerjaan fisik yang mulai terlihat, AHY turut memaatikan bahan bangunan telah sampai di lokasi proyek. Tujuannya, agar pembangunan terganggu alur distribusi barang. Sorotannya, turut mmepertimbangkan kebutuhan pekerja atau tukang. "Untuk mengejar agar sesuai target, solusinya tambah pekerja," ungkapnya.
Puetra Presiden RI ke-6 ini meminta agar pembangunan dipercepat, mengingat sekolah rakyat akan beroperasi Juli 2026 nanti. Penambahan pekerja dimungkinkan terjadi, khususnya saat memasuki masa pembangunan arsitektur.
Sementara itu, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian PU Haryo Satriyawan membenarkan adanya keterlambatan proyek berdasarkan time schedule.
Presentase pembangunan mencapai 38,91 persen dan deviasi keterlambatan mencapai empat persen. "Kendala utama pada tenaga kerja, maka akan kami tambah," ujarnya.
Haryo menjelaskan, keterlambatan disebabkan kekurangan tenaga pekerja. Lantaran, tenaga kerja mengalami pasang surut.
Padahal kebutuhan tenaga kerja harus tetap, agar setiap pembangunan dapat berjalan cepat. Hingga saat ini, jumlah tenaga kerja mencapai 830 orang. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo