Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang mencatat masih ada 3.092 anak tidak sekolah (ATS) di 21 kecamatan. Penyebabnya bukan lagi soal akses atau biaya pendidikan, melainkan merosotnya motivasi belajar di kalangan anak-anak usia sekolah.
Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang Wisnu Argobudiono menilai, pendekatan lama tidak lagi cukup untuk menarik anak kembali ke bangku pendidikan. Program bantuan seperti BOS dan BOP dinilai sudah menjawab persoalan biaya, namun tidak otomatis mengembalikan minat belajar.
Dia menyebut, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. "Masalahnya sekarang bukan sekadar bisa sekolah atau tidak, tapi mau atau tidak. Ini yang jauh lebih sulit," paparnya, Senin (20/4).
Wisnu mengatakan, data ATS sudah cukup rinci. Lokasi anak-anak tersebut diketahui, bahkan sebagian telah dijangkau melalui berbagai program. Namun, upaya mengembalikan mereka ke sistem pendidikan kerap menemui jalan buntu.
Di lapangan, lanjut dia, banyak anak yang memilih tidak melanjutkan sekolah meskipun biaya telah ditanggung pemerintah. Faktor seperti keharusan bekerja, lingkungan sosial, hingga rendahnya dorongan keluarga menjadi pemicu yang sulit diurai.
Karena itu, pemkab mulai mengandalkan jalur pendidikan nonformal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai ujung tombak penanganan ATS. Lembaga pendidikan nonformal ini dinilai lebih fleksibel dalam menjangkau anak-anak yang telah keluar dari sistem formal.
Melalui program kesetaraan, kata Wisnu, PKBM membuka peluang bagi mereka untuk kembali belajar tanpa harus mengikuti pola sekolah konvensional. "PKBM ini pintu kedua. Anak-anak yang sudah keluar dari sekolah formal masih punya kesempatan untuk kembali melalui jalur ini," paparnya.
Ketua Forum Komunikasi PKBM Kabupaten Magelang Zainal Afifuddin mengakui, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk strategi jemput bola hingga ke pelosok dusun. Para pengelola PKBM turun langsung ke masyarakat, berkomunikasi dengan keluarga, hingga mendata anak-anak yang tidak sekolah.
Meski begitu, hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan. "Anaknya ada, datanya ada, bahkan sekolah gratis. Tapi mereka tidak mau. Ini tantangan terbesar kami," lontarnya.
Baca Juga: Imbas Efisiensi Anggaran, Pengadaan Instalasi Hidran Kering dan Selang Pemadam Terkendala
Menurut dia, persoalan motivasi menjadi hambatan utama yang belum terpecahkan. Tidak sedikit anak yang merasa pendidikan tidak lagi relevan dengan kebutuhan mereka, terutama bagi yang sudah terlanjur bekerja atau terbiasa hidup di luar sistem sekolah.
Selain pendidikan kesetaraan, PKBM juga didorong memperluas peran melalui pelatihan keterampilan, terutama bagi kelompok rentan dan pengangguran muda. Pendekatan ini diharapkan lebih relevan bagi anak-anak yang enggan kembali ke pendidikan formal. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo