JOGJA – Fenomena les privat atau bimbingan belajar (bimbel) yang kian merajalela di kalangan anak usia dini, bahkan hingga tingkat TK A dan TK B, menjadi sinyal kuat adanya persoalan mendasar dalam sistem pendidikan formal di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pakar Perkembangan Anak, Remaja, dan Pendidikan dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) serta dosen Program Studi S1 Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), menilai maraknya bimbel bukan sekadar tren pelengkap belajar, melainkan indikator nyata kegagalan sekolah dalam memenuhi kebutuhan akademik siswa secara adaptif dan bermakna.
"Jika sekolah mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa secara individual serta bermakna, ketergantungan masyarakat terhadap bimbel akan menurun drastis," ujar para pakar tersebut, seperti dikutip dari analisis mendalam yang ramai dibahas di media sosial.
Mereka menekankan bahwa sistem pendidikan saat ini kerap kali kaku, kurikulum yang ada tidak selaras dengan tuntutan seleksi masuk perguruan tinggi atau ujian nasional, sehingga orang tua terpaksa mencari "jalan pintas" melalui bimbel.
Di bimbel, anak diajarkan trik cepat menyelesaikan soal, teknik hafalan intensif, serta pendekatan yang lebih fokus pada target nilai—sesuatu yang sering kali absen di pembelajaran sekolah reguler.
Beberapa warganet di platform X (dulu Twitter) bahkan membandingkan kondisi ini dengan negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan China, di mana bimbel menjadi bagian lumrah untuk mengejar universitas top.
Namun, di Yogyakarta, fenomena ini mulai merembet ke jenjang sangat dini, termasuk anak TK yang seharusnya lebih difokuskan pada pengembangan motorik, sosial, dan eksplorasi bermain.
Diskusi publik ini semakin memanas setelah beredar tangkapan layar artikel yang mengangkat isu serupa.
Banyak netizen setuju bahwa gap antara kurikulum sekolah dan kebutuhan ujian seleksi menjadi penyebab utama boomingnya industri bimbel, mulai dari les privat calistung untuk balita hingga persiapan UTBK-SNBT untuk SMA.
Para pakar menyerukan reformasi pendidikan yang lebih substantif: kurikulum yang fleksibel, guru yang terlatih mengakomodasi gaya belajar beragam, serta penilaian yang tidak hanya berorientasi nilai tinggi.
Tanpa perubahan sistemik, ketergantungan pada bimbel diprediksi akan terus meningkat, bahkan membebani ekonomi keluarga dan mengurangi waktu bermain anak.
Pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diminta segera merespons fenomena ini agar pendidikan di Jogja tidak lagi bergantung pada "suplemen" eksternal yang mahal. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin