SLEMAN - Program beasiswa pendidikan menengah 2025 telah bergulir. Pengampunya Dinas Pendidikan Pemuda danu Olahraga DIY. Mengingat pentingnya beasiswa itu, program tersebut harus terus dikawal. Itu agar masyarakat sebagai penerima manfaat benar-benar paham dan merasakan manfaat beasiswa tersebut.
“Hari ini saya diutus hadir dalam sosialisasi,” ujar Anggota Komisi D DPRD DIY Sri Muslimatun saat sosialisasi di depan warga Kalurahan Trihanggo, Gamping, Sleman, Senin (20/10).
Muslimatun menegaskan, kehadirannya itu sebagai bentuk tanggung jawab. Sekaligus kewajiban agar pelaksanaan program beasiswa berjalan dengan baik. “Harus dipastikan aturan, waktu dan jumlah anggarannya berikut sasarannya,” tandas wakil bupati Sleman periode 2015-2020 ini.
Program beasiswa pendidikan menengah ada tiga jenis. Pertama, beasiswa Kartu Cerdas bagi siswa tidak mampu yang menempuh pendidikan SMA/SMK di DIY. Setiap siswa mendapatkan bantuan Rp 1,5 juta per tahun.
Kedua, beasiswa Retrieval yang diperuntukkan bagi pelajar yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK. Setiap siswa dibantu Rp 3 juta per tahun. Ketiga ada beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan. Ditujukan bagi pelajar yang ijazahnya ditahan karena alasan administrasi. Misalnya belum memenuhi biaya pendidikan di SMA/SMK swasta. Alokasi bantuannya maksimal setiap orang Rp 4 juta.
"Program beasiswa ini hak masyarakat mendapatkan pendidikan layak wajib belajar 12 tahun. Semua pelajar harus tuntas ikut wajib belajar. Kalau sampai tidak lulus SMA/SMK iu menjadi tanggung jawab bersama," ingat wakil rakyat berlatar belakang bidan ini.
Muslimatun juga menyoroti fenomena ijazah yang ditahan di sekolah swasta. Sebelum ramai dilarang, dia menemukan tunggakan biaya para siswa. Bila ditotal jumlahnya mencapai miliran rupiah.
Kondisi tersebut menjadikan mereka tidak bisa bekerja. Terpaksa menjadi pengangguran. "Saya itu sampai di WhatsApp (WA) anak tak punya biaya untuk meneruskan sekolah," cerita perempuan asal Klaten, Surakarta, ini.
Dengan adanya beasiswa pendidikan menengah itu diharapkan semua siswa bisa menuntaskan wajib belajar. Dari catatanya, meski menyandang status kota pelajar, tidak sedikit warga DIY yang tidak bisa menuntaskan wajib belajar. Menyikapi itu, Muslimatun mengajak kolaborasi semua elemen.
Staf Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Widayatun ikut menjadi narasumber. Dia menjelaskan, sosialisasi bertujuan mendorong peningkatan partisipasi pendidikan.
Utamanya bagi keluarga miskin yang didasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTESEN). Bila masyarakat menemukan kesalahan dalam DTESEN, Widayatun meminta segera diadaan verifikasi ulang ke dinas sosial.
Dia mengatakan, penerima beasiswa pendidikan menengah pada 2025 ini sudah ada keputusan gubernur. “Sosialisasi ini untuk penerima tahun depan, 2026,” terangnya. (del/kus)
Editor : Sevtia Eka Novarita