Radar Jogja - Kebijakan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kritik dan aksi protes dari masyarakat.
Di tengah situasi ekonomi rakyat yang masih lesu dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), keputusan tersebut dinilai tidak tepat dan gagal mendapatkan simpati publik.
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Nurhadi, Ph.D., menilai kebijakan ini lahir tanpa kepekaan sosial.
“Kebijakan ini tidak memiliki empati atau kepekaan terhadap kondisi rakyat, kurangnya sense of crisis, kapasitas dalam merumuskan masalah, serta buruknya komunikasi pada publik,” ujarnya, Kamis (28/8).
Menurutnya, keputusan menaikkan tunjangan saat rakyat masih bergulat dengan kesulitan ekonomi pasca-pandemi hanya akan mempertebal jurang kesenjangan.
“Pendapatan anggota DPR bisa setara ratusan ribu gaji guru honorer. Ini kan kesenjangan yang sangat tinggi,” imbuhnya.
Nurhadi juga menyinggung prinsip keadilan John Rawls, yang menyebutkan perbedaan kebijakan seharusnya berpihak pada kelompok kurang beruntung.
Selain itu, menurut prinsip utilitarianisme, kebijakan semestinya memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang.
“Yang menikmati kenaikan tunjangan ini hanya lima ratusan orang anggota DPR. Mestinya kebijakan memberi kebahagiaan terbesar bagi rakyat banyak,” jelasnya.
Nurhadi juga meminta DPR untuk meningkatkan komunikasi publik untuk mencegah kebijakan semakin menjauhkan masyarakat.
Selain itu, ia menekankan betapa pentingnya untuk mempertahankan kontrol sosial atas masyarakat.
Dia menyimpulkan, demo yang dilakukan menunjukkan bahwa rakyat masih mau bersuara dan suara itu masih bisa didengar.
Penulis: Syafarina Nurul Insania
Editor : Bahana.