KULON PROGO - Menjelang pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), sejumlah OPD melakukan refocusing anggaran. Seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kulon Progo. Refocusing anggaran bahkan mencapai Rp 2 miliar.
Sekretaris Dinas Dikpora Kulon Progo Nur Hadiyanto menyebut, semua perangkat daerah di Kulon Progo mengalami pemangkasan sejumlah 11 persen. Di Disdikpora, pihaknya melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 2 miliar.
Pemangkasan dilakukan untuk memenuhi sejumalah anggaran untuk pembiayaan makan bergizi gratis. "Refocusing kami lakukan dengan mengoptimalkan dan mengurangi kegiatan," ucap Nur, saat ditemui Radar Jogja, Senin (2/12).
Nur menyampaikan, Dikpora perlu melakukan pengoptimalan anggaran, atas pemangkasan yang terjadi. Puluhan perjalanan dinas diminimalisir, untuk menghemat anggaran yang sudah kecil. Beberapa kegiatan bimtek juga terpaksa ditiadakan, untuk meminimalisir pengeluaran.
Selain itu, alokasi untuk konsumsi setiap rapat ditiadakan. Beberapa kegiatan yang melibatkan guru se-Kulon Progo mengalami efisiensi anggaran, yqng berdampak pada pengurangan jumlah kegiatan hingga keikutsertaan peserta. "Kegiatan bimtek guru yang awalnya tatap muka kami ganti menjadi via zoom," ujarnya.
Nur menyampaikan, kegiatan bimbingan teknis dengan sasaran guru juga mengalami penyesuaian. Lantaran, bimtek biasanya menelan banyak anggaran, di bagian konsumsi, hingga transport. Jika bimtek tetap dilakukan secara tatap muka berpotensi akan memberatkan guru. Pasalnya, sebagian guru yang bertugas di pelosok Bumi Binangun perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menuju lokasi bimtek.
Pemangkasan anggaran juga dirasakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo. Lembaga yang memiliki peran penting dalam penanganan kejadian bencana ini, perlu mengecangkan ikat pinggangnya. "Pemangkasan anggaran sekitar Rp 90 juta, karena memang anggaran kami sudah kecil," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Taufik Prihadi.
Taufik menyatakan, pihaknya tak terlalu keberatan dengan kebijakan pemangkasan anggaran. Pasalnya, sudah menjadi kewajiban daerah untuk mensukseskan program pemerintah pusat. Namun, Taufik menyadari pemangkasan memang cukup berpengaruh terhadap administrasi BPBD.
Dalam pemangkasan, BPBD perlu mengorbankan satu paket penyusunan rencana kontijensi, senilai Rp 90 juta. Sebelumnya, BPBD Kulon Progo mengusulkan dua penyusunan rencana kontijensi.
Baca Juga: Moral Hedonistik: Kenikmatan Dan Kebahagiaan
Rencana kontijensi merupakan dokumen yang membahas rencana menghadapi situasi darurat. Fungsi dari penyusunan untuk memastikan kesiapan daerah dalam penanganan kejadian bencana.
Menurutnya, pengurangan satu paket penyusunan rencana kontijensi berpengaruh terhadap penilaian secara administrasi. Daerah dinilai siap dalam mengahadapi bencana, setelah melakukan penyusunan ini. Kendati begitu, penyusunan ini hanya bersifat administrasi dan tak berpengaruh terhadap pelayanan. "Yang dipangkas cuma itu saja, jadi tidak mempengaruhi pelayanan kami ke masyarakat," pungkasnya. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo