RADAR JOGJA - Di tengah momentum perayaan Hari Guru Nasional (HGN) pada hari ini (25/11), banyak guru honorer yang masih terpinggir, terutama pendapatan mereka. Padahal, peran mereka cukup signifikan sebagai pilar pendidikan. Radar Jogja mencoba menampung keluh kesah mereka. Apa yang dilakukan PGRI, juga kata pengamat pendidikan?
Nasib guru honorer di Kota Pendidikan masih tak menentu. Mulai pendapatan yang masih jauh dari upah minimum regional (UMR) hingga beban kerja yang tidak seimbang dengan pendapatan.
Salah seorang guru honorer di SD negeri daerah Kalasan, Sleman, Alex (bukan nama sebenarnya) mengaku telah mengabdi menjadi guru Pendidikan Jasmani Olah raga dan Kesehatan (PJOK) selama dua tahun. Sejak awal hingga sampai saat ini ia belum menerima tambahan gaji.
"Kalau di sekolah saya, prosedurnya naik gaji untuk guru honorer hanya lima tahun sekali," ujarnya kepada Radar Jogja Minggu (24/11/2024).
Pendapatannya dihitung per jam mengajar. Dalam satu jam pelajaran (JP) yakni sekitar 35 menit waktu mengajar, ia mendapatkan honor Rp 50 ribu. Dalam seminggu ia dapat jatah 18 JP. Total dalam sebulan ia memperoleh pendapatan sekitar Rp 900 ribu.
"Jadi pendapatan yang dihitung hanya seminggu pertama. Minggu kedua hingga seterusnya, ya lemes," ujarnya lirih.
Dalam sehari ia mengajar tiga JP, mulai Senin-Kamis. Selanjutnya pada hari Jumat ia mengajar enam JP, karena mengampu dua kelas sekaligus. Gaji itu juga tidak seimbang dengan beban kerja yang dikerjakan. "Kalau bisa pemerintah juga memikirkan guru honorer. Setidaknya gaji bisa UMR," harapnya.
Ia menilai besaran pendapatan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi bagi orang yang sudah berkeluarga. Maka dari itu, ia mencari pendapatan tambahan dengan mengajar di luar sekolah. "Aku ngejob mengajar ekstra kurikuler bulutangkis di sekolah-sekolah lain," ungkapnya.
Menurutnya, gaji guru honorer di sekolah tempatnya mengajar masih tergolong tinggi. Banyak teman-temannya yang mengajar di sekolah lain, khususnya di daerah pelosok, mendapatkan gaji yang lebih sedikit. "Di luar sana masih ada yang hanya dibayar Rp 200 ribu-Rp 400 ribu per bulan," bebernya.
Guru honorer lain, Sadewa menilai pendapatan guru honorer banyak yang tidak berimbang dengan beban kerjanya. Terlebih di sekolah-sekolah negeri. Menurutnya, banyak sekolah negeri yang tidak memberikan pendapatan tambahan saat even atau ada kerjaan di luar jam pelajaran. Garap raport, jadi pengawas ujian, membuat soal itu tidak ada tambahan uang," ujarnya.
Padahal di beberapa sekolah swasta, berdasarkan informasi temannya, pekerjaan-pekerjaan tambahan di luar jam pelajaran mendapatkan gaji tambahan. Artinya, mereka lebih memperhatikan itu dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri.
"Seharusnya ya begitu, kerja di luar jam itu aturannya harus ada tambahan. Kasihan temen-temen guru kalau gitu," ungkapnya.
Mencari Tambahan Penghasilan di Luar
Di Kabupaten Bantul, pendapatan guru honorer juga jauh dari kata sejahtera. Misalnya yang dialami Dewi Sinta Puspitasari yang sudah 11 tahun sebagai guru honorer. Kepada Radar Jogja dia mengakui pendapatannya tidak seberapa dibanding guru yang sudah ASN.
Gaji yang diterimanya tidak pernah menyentuh angka UMK Bantul. "Gaji berubah-ubah selama 11 tahun dari Rp 400 ribu hingga sekitar Rp 1 jutaan sebulan," tuturnya Minggu (24/11/2024).
Diakui untuk sekarang sudah lebih baik karena menyentuh angka satu jutaan lebih sedikit per bulan pendapatannya. Namun besaran gaji itu disesuaikan dengan padatnya jam mengajar yang dilalui. Itu lantaran seorang guru honorer sistem penggajiannya dihitung berdasarkan jam mengajar yang diampunya.
"Jam ngajarnya udah lumayan banyak, capek pulang sore terus. Lima hari kerja sampai rumah harus ngurus anak," tambahnya.
Perempuan yang mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa di MTsN 9 Bantul ini menuturkan, demi memperoleh gaji di angka satu jutaan harus mengajar di dua sekolah. Dia juga mengajar di MAN 4 Bantul untuk menambah jam mengajarnya.
Jauh sebelum gajinya mencapai satu jutaan, Dewi terpaksa menyambi pekerjaan lain untuk memiliki tambahan penghasilan. Tentu itu dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
"Waktu dapat gaji di bawah satu jutaan pernah nyambi jualan bros untuk hiasan jilbab, kain flanel, tanaman secara online," tuturnya. Sekarang karena jam mengajarnya sudah penuh sampai sore, ia tidak berdaya lagi secara energi untuk sambil berjualan.
Menurutnya, meskipun pendapatannya sudah satu jutaan lebih sebenarnya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sudah berkeluarga dan memiliki anak. Beruntung suaminya memiliki pekerjaan, sehingga dapat membantu perekonomian keluarganya.
Di hati kecilnya, ia ingin statusnya sebagai guru honorer berubah menjadi ASN. Selain karena untuk mendapat perbaikan gaji, tetapi juga ada kekhawatiran informasi berkaitan honorer akan ditiadakan.
"Semoga tahun ini saya lolos guru PPPK Kementerian Agama," harapnya. Sepanjang 11 tahun menjadi honorer, sudah tidak terhitung lagi upayanya menjadi guru ASN. Usahanya selalu gagal dan statusnya tetap sebagai honorer.
Guru honorer lain, Arif Rakhman yang sudah tiga tahun terakhir sebagai guru honorer mengaku hanya menyentuh angka Rp 1 juta pendapatannya. Sebagai kepala keluarga, tentu nominal itu terbilang mepet untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Pria 30 tahun ini mengakui pendapatan dari gajinya tidak cukup sehingga harus nyambi pekerjaan lain. "Karena saya tidak pandai berdagang, sehingga saya nyambi ngajar les," ungkapnya.
Arif yang merupakan guru matematikan di SMPN 1 Pandak, memiliki tanggungan satu anak dan seorang istri. Menurutnya, guru di Bantul yang telah ASN sudah sejahtera bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Sedangkan untuk yang honorer masih jauh dari kata sejahtera karena gajinya di bawah UMK Bantul. Apalagi seperti dirinya yang juga menjadi kepala keluarga.
Beruntung istrinya memiliki pekerjaan, sehingga bisa diupayakan agar kebutuhan hariannya tercukupi. "Harapan saya kesejahteraan guru meningkat, khususnya yang honorer dengan regulasi yang jelas, baik di pusat maupun di daerah," tandasnya.
Padahal Dituntut Bisa Profesional
Di Kabupaten Magelang juga setali tiga uang. Guru honorer masih menghadapi persoalan kompleks menyangkut kompetensi hingga kesejahteraan. Terlebih guru honorer kerap dihantui ketidakpastian status kepegawaian.
Saat ini, yang menjadi sorotan adalah gaji. Jumlahnya jauh lebih rendah dibanding guru yang memiliki sertifikasi maupun sudah menjadi ASN. Sehingga ada ketimpangan yang mencolok.
Seorang guru honorer di SMP Sultan Agung Salaman Rizqi Wulan Fitri menyebut, sudah menjadi pengajar sejak 2023. Gaji yang diperoleh berdasarkan jumlah jam mata pelajaran yang diampu. Sementara satu jam mata pelajaran dihargai Rp 17.500.
Jika ditotal dia mendapat gaji sekitar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu. Beruntung gaji itu diberikan tepat waktu di awal bulan, meski tanggalnya kerap berubah. "Karena sekolahannya kecil dan satu tingkatan hanya satu kelas, jadi jam ngajarku tidak banyak. Sebulan sekitar Rp 300 ribu-Rp 400 ribu," lontarnya Minggu (24/11/2024).
Menurutnya, sepadan atau tidaknya gaji yang diperoleh, tergantung dari beban pekerjaan yang diterima. Dia merasa, selama ini beban pekerjaan yang diterima, tidak terlalu berat. Biasanya, ia berangkat ke sekolah pukul 07.00 dan pulang maksimal pukul 14.00. Di rentang waktu itu, ia tidak sepenuhnya mengajar.
Kendati begitu, Rizqi tidak menampik, gaji yang diperoleh guru honorer pada umumnya, jauh dari kata sejahtera. Apalagi masih ada guru honorer yang namanya belum masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). Kondisi itu membuat guru honorer tidak mendapat bantuan dari pemerintah daerah maupun provinsi. Sehingga tidak ada pemasukan lain selain mengandalkan gaji dari sekolah. "Rp 300 ribu untuk sebulan tentu tidak akan cukup," katanya.
Dia menyebut, ada dua klasifikasi status guru honorer di sekolahnya yang didasarkan pada durasi mengabdi. Pada satu tahun pertama mengabdi, guru honorer akan berstatus sebagai guru tidak tetap (GTT). Sementara jika lebih dari dua tahun mengabdi, akan menjadi guru tetap di yayasan. Gajinya juga sesuai jam mata pelajaran yang diampu. Bedanya, satu jam mata pelajaran mendapat sekitar Rp 20 ribu.
Rizki menambahkan, proses untuk menjadi guru tetap pun tidak mudah. Karena dia melihat, saat ini sekolah negeri jarang menerima guru honorer. Ketika lulus kuliah dan ingin menjadi guru, kata dia, satu-satunya cara adalah mengajar di sekolah swasta dengan gaji yang tidak banyak.
Namun, lanjut Rizqi, ada jalur lain jika ingin menjadi guru, yaitu mengikuti sekolah Profesi Pendidikan Guru (PPG). Hanya saja, tidak semua lulusan sarjana pendidikan, bisa mengikuti PPG.
"Bisa dibilang, menjadi guru honorer sebagai batu loncatan untuk proses selanjutnya. Harapannya, kalau tidak PPG, setelah masuk dapodik, bisa pelan-pelan mendaftar PPPK," lontarnya.
Rizqi mengakui, ke depan akan berusaha menjadi jalan lain selain menjadi guru. Mengingat kesejahteraannya masih dipertanyakan. Namun, jika memang jalan hidupnya adalah menjadi seorang pendidik, ia ingin mengikuti PPG setelah lulus dari bangku perkuliahan. Setidaknya, lulusan PPG memiliki harapan yang jauh lebih baik ketimbang guru honorer yang belum PPG.
Dia berharap, pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Rizqi mengatakan, di Indonesia banyak lulusan sarjana pendidikan, tapi enggan menjadi seorang guru. Alasan utamanya karena profesi guru belum benar-benar sejahtera.
"Semoga juga masyarakat tidak memandang guru sebagai kerja volunteer lagi yang selalu dituntut untuk ikhlas tanpa tanda jasa. Karena kita juga perlu dirayakan," ucapnya.
Menurutnya, guru adalah sebuah profesi yang dituntut untuk bisa profesional. "Barangkali mereka yang memilih jurusan pendidikan juga berharap besar pada dunia pendidikan kita. Jangan sampai jurusan pendidikan menjadi salah satu jurusan yang tidak lagi memiliki masa depan," tambahnya.
Lain halnya dengan Rizqi, guru SMP di Kajoran Magelang Regina Eka Meylani menyebut, baru tiga bulan menjadi guru honorer di sekolahnya. Gaji yang diterima satu bulan berjumlah Rp 600 ribu-Rp 700 ribu. "Saya statusnya guru magang. Jadi, sistem penggajiannya per hari. Sedangkan per hari itu Rp 28 ribu. Terkadang tidak tepat waktu (pemberian gaji bulanannya)," paparnya.
Sementara untuk GTT, sistem penggajiannya didasarkan pada jumlah jam mata pelajaran yang diampu. Setiap satu jam mata pelajaran, akan mendapat Rp 28 ribu. Bedanya, GTT akan mendapat tunjangan lain dari sekolah, beda halnya dengan guru magang.
Untuk guru tetap pun, sistem penggajiannya berbeda. Padahal, kata dia, beban kerja yang diperoleh sama dengan guru magang. Jika mendapat tambahan pekerjaan dengan menjabat sebagai wali kelas, koordinator ektrakurikuler, dan lainnya, tidak mendapat tunjangan tambahan. "Sedangkan yang tidak (guru) magang, jika menjabat itu semua, akan ada tunjangannya," ungkapnya.
Dia merasa masih banyak guru honorer yang mendapat gaji jauh di bawahnya. Hal itu praktis menambah daftar pertanyaan terkait kesejahteraan guru. Terlebih, gaji yang diperoleh tidak hanya berkaitan dengan beban mengajar saja, tetapi juga beban administrasi guru yang cukup banyak.
Regina berharap, kesejahteraan dan beban kerja guru honorer ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Apalagi pemerintah tengah menggodok adanya tunjangan bagi guru honorer. Dia juga berharap nantinya guru honorer lebih dimudahkan dalam mengembangkan kemampuan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mendukung program pendidikan. (oso/rul/aya/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita