BANTUL - Sekolah-sekolah di D.I. Jogjakarta mengeluhkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hanya mencakup 45-50 persen dari total kebutuhan.
Untuk memenuhi biaya minimal pembiayaan pendidikan memerlukan mekanisme pembiayaan lain.
Kepala SMKN 1 Sanden, Sutapa mengungkapkan bahwa alokasi dana BOS hanya mampu memenuhi sekitar 45-50 persen dari total kebutuhan sekolah.
"BOSNAS sebesar Rp 1,5 juta per siswa dan BOSDA Rp 2 juta per siswa per tahun hanya mampu memenuhi kebutuhan alat dan bahan praktik," kata Sutapa pada Kamis (31/10/2024).
Kegiatan penting seperti perlombaan dan biaya magang, yang dapat meningkatkan kompetensi siswa, tidak terjangkau oleh dana tersebut.
Maka perlu dukungan tambahan dari pos anggaran lain untuk menutupi biaya yang tidak tercover.
"Jika hanya mengandalkan BOS dan APBD, kami kesulitan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang optimal," ujarnya.
Pihak SMKN 1 Sanden berharap alokasi anggaran BOSNAS dan BOSDA dapat ditingkatkan di masa mendatang, agar lebih banyak kegiatan pendidikan yang bisa didanai.
Sementara itu Kepala Disdikpora D.I Jogjakarta Didik Wardaya mengakui bahwa anggaran saat sekarang hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar sekolah.
"Kami mendorong sekolah agar memanfaatkan mekanisme sumbangan dengan memperhatikan kemampuan orang tua," kata Didik Wardaya.
Bagi siswa dari keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tersedia beasiswa dari Pemda D.I Jogjakarta dan pemerintah pusat.
“Bagi siswa yang tidak mampu, sumbangan tidak wajib. Kami mendorong sekolah untuk mengutamakan kebutuhan siswa tanpa membebani orang tua,” jelasnya. (gun)
Editor : Iwa Ikhwanudin