JOGJA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) DIY telah 100 persen menerapkan Kurikulum Merdeka.
Khususnya penerapan mata pelajaran pilihan untuk SMA.
Keberpihakkan kepada siswa, memberi ruang untuk mengembangkan potensinya.
Penghapusan jurusan IPA, IPS, ataupun Bahasa telah dilakukan sejak Kurikulum Merdeka diterapkan yakni mulai 2023.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) 12/2024, struktur mata pelajaran siswa SMA kelas 11 dan 12 terbagi dalam dua kelompok utama.
Kelompok pertama yakni mata pelajaran umum yang wajib diikuti siswa (Matematika, Bahasa Indonesia dsb). Kelompok kedua yakni mata pelajaran pilihan yang membebaskan siswa untuk memilih sesuai minat.
Kepala Dindikpora DIY Didik Wardaya mengatakan bahwa skema tersebut telah diterapkan di seluruh sekolah SMA di DIY. Pemilihan mapel dilakukan saat siswa duduk di bangku kelas 11. Ia menilai adanya pilihan minat menjadikan siswa lebih fokus dan mendalam untuk mempelajari apa yang menjadi keinginannya.
"Nanti (siswa) yang minatnya ke Kedokteran, yang akan diperkuat pelajaran biologi dan pendukung lainya, seperti itu," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (7/9/2024).
Jumlah rombongan belajar dalam satu kelas peminatan diorientasikan maksimal 36 siswa. Pemilihan mata pelajaran oleh siswa tetap didampingi dengan pengajar dengan melihat nilai-nilai yang diperoleh saat kelas 10. Hal itu agar pelajaran yang diminati siswa bisa tegak lurus dengan kemampuan yang dimiliki siswa tersebut.
"Kalau dia (siswa) berminat tapi potensi tidak memungkinkan juga tidak bisa, nanti akan diarahkan oleh sekolah. Peran BK (Bimbingan Konseling) menjadi penting," jelasnya.
Penentuan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni guru untuk mengampu mata pelajaran pilihan hingga jumlah rombongan belajar diatur oleh masing-masing sekolah.
Menurutnya kebutuhan posisi guru dalam penerapan kurikulum merdeka relatif cukup. Upaya untuk menutup kekurangan SDM dilakukan dengan penambahan tenaga pendidik melalui PPPK. Pihaknya yang bertanggung jawab mengusulkan kebutuhan pendidik ketika terjadi pensiun dan sebagainya.
"Guru yang kurang apa, kemudian kami usulkan. Tahun ini kami dapat jatah sekitar 800 untuk PPPK," tandasnya.
Menurutnya, tantangan penerapan kurikulum merdeka lebih pada mengubah mindset guru. Pola pengajaran guru lebih pada memberikan ruang kepada siswa untuk bebas mengembangkan potensi-potensi nya.
"Maka ada program P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) membentuk karakter dan kemampuan siswa," bebernya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin