RADAR JOGJA - Usai menjalankan PPDB 2024 beberapa hari yang lalu, SDN 1 Balong hanya mendapat satu siswa. Kejadian ini bisa terjadi karena tak banyak calon siswa yang mendaftar masuk ke sekolah tersebut.
Fenomena kekurangan murid ini, sebenarnya sudah menjadi catatan pihak sekolah sejak beberapa tahun yang lalu. "Tahun lalu cuma mendapat empat siswa, sekarang satu siswa," ucap Kepala SDN 1 Balong Arif Gunawan, saat ditemui Radar Jogja di ruang kerjanya, Jumat (28/6).
Arif menjelaskan, usai PPDB dilaksanakan pihaknya sudah dapat mengetahui kepastian jumlah siswa pada tahun ajaran 2024/2025. Mereka hanya mendapat satu siswa peserta didik baru pada tahun ini. Padahal dalam promosi PPDB di tahun ini, pihak sekolah telah berupaya mengajak wali murid untuk mendaftarkan anaknya.
Tak tanggung-tanggung, demi menggaet minat peserta didik baru untuk bersekolah di tempatnya. Pihak sekolah promosi dengan sistem jemput bola. Bahkan mereka menyiapkan berbagai hadiah untuk agar peserta didik mau bersekolah. Namun usaha ini sia-sia, lantaran tak banyak mendaftar. "Kalau di daerah lain mungkin berebut sekolah, kalau kami berebut siswa," ucapnya sambil menahan rasa sedih.
Pria yang berdomisili di Kalibawang ini menyampaikan, seluruh warga sekolah menganggap peserta didik baru sebagai anak emas. Lantaran, sudah sejak beberapa tahun lalu sekolah ini kekurangan siswa. Setiap kelas hanya menampung 4-5 siswa, dengan total keseluruhan hanya 21 siswa.
Sebab kekurangan siswa ini, disinyalir karena usia produktif sekolah di wilayah tersebut cenderung sedikit. SDN 1 Balong mengakomodir 4 padukuhan, yaitu Padukuhan Balong Timur, Tengah, Utara, dan Selo. Dengan jarak sekolah terdekat berkisar satu kilometer. "Kekurangan siswa ini berimbas cukup banyak," tuturnya.
Arif menjelaskan, akibat kekurangan siswa sekolah tak mendapat akses keuangan yang proporsional. Untuk mengakses dana alokasi khusus (DAK) memerlukan setidaknya 60 siswa dalam satu sekolah. Sedangkan untuk mengakses bantuan operasional sekolah (BOS) harus dihitung sesuai jumlah murid. Setiap tahunnya sekolah ini hanya mendapat sekitar Rp 25 juta.
Tentunya akses keuangan diperlukan untuk membiayai operasional sekolah. Arif menceritakan, pihak sekolah pernah kebingungan mencari dana untuk memperbaiki salah satu gedung. Ia terpaksa mengajukan berbagai proposal bantuan ke pihak selain Disdikpora untuk mengatasi kesulitan keuangan.
Jika dilihat lebih jauh, sekolah ini menyimpan sejarah panjang dalam pendidikan Kulon Progo. Pendirian sekolah ini sejak 1945. Sekolah ini juga dipenuhi prestasi, karena hampir setiap tahun siswa-siswinya selalu menyumbangkan prestasi di tingkat kabupaten. "Kami mengikuti arahan dari Disdikpora, apabila akan di-regrouping kami ikut saja," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Nur Wahyudi, membenarkan perihal SDN 1 Balong yang kekurangan siswa. Menurutnya kekurangan siswa terjadi bukan karena sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB. Namun, berasal dari jumlah input siswa pendaftar yang sedikit.
Pihaknya tengah mengkaji perihal langkah selanjutnya. Idealnya sekolah yang kekurangan murid perlu digabung dengan sekolah lain (regrouping). Namun, setiap sekolah berbeda penanganannya. "Orientasinya untuk menjangkau dan melayani masyarakat, sehingga perlu kajian mendalam," ucap Nur.
Mantan Kepala Disnakertrans Kulon Progo ini menjelaskan, perlu adanya kajian mendalam sebelum keputusan regrouping. Pihaknya perlu memastikan radius sekolah, persetujuan orangtua, fasilitas sekolah, maupun faktor demografi yang ada. (gas/pra)