Hetifah menegaskan pentingnya integritas dalam proses PPDB dan mendesak pihak terkait untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap temuan ini.
Dilansir dari DPR RI, hetifah menyatakan bahwa praktik titipan tersebut merusak prinsip keadilan dan transparansi yang harus diutamakan dalam sistem pendidikan.
Dia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak terkait lainnya untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
Hal ini disampaikan dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, pada Selasa (25/6/2024).
Lebih lanjut, Hetifah menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi X, akan mengawal proses ini hingga tuntas dan memastikan bahwa praktik curang seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Hetifah juga menghimbau masyarakat untuk selalu melakukan pengawasan dan juga melaporkan apabila ada kecurangan dalam proses PPDB.
Legislator Fraksi Golkar ini juga menekankan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem PPDB.
Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat dan terbuka harus segera diterapkan untuk mencegah celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan.
Dia menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan tanpa diskriminasi atau kecurangan.
Dalam pembentukan tim ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat supaya dapat mengawasi jalannya PPDB.
Tim ini nantinya dapat memberikan laporan langsung supaya ada rekomendasi untuk perbaikan sistem ke depan.
Selain itu, dia mendorong adanya sosialisasi yang lebih masif mengenai prosedur dan ketentuan PPDB kepada masyarakat agar mereka dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan proses PPDB berjalan sesuai aturan.
Hetifah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas di Indonesia.
Editor : Bahana.