JOGJA - Dana bantuan operasional sekolah (BOS) tengah menuai sorotan setelah disebut akan menjadi sumber pembiayaan makan siang gratis yang digagas calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Terutama, dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY menanggapi wacana penggunaan dana BOS itu.
Ketua PGRI DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, dana BOS sejatinya belum mencukupi operasional di sekolah.
Pun masih perlu ada bantuan operasional sekolah daerah (bosda).
Sekalipun, akan mengalokasikan program tersebut lewat anggaran BOS, perlu ada tambahan anggaran tak sekedar memangkas anggaran yang sudah ada.
"Jadi, kalau dana apa adanya dikurangi makan siang (gratis) maka operasionalnya menjadi lebih kurang lagi. Kalau mau diadakan, tentu BOS-nya harus ditambah karena BOS itu sekarang sifatnya masih bantuan, belum bisa mencukupi semua operasional sekolah," katanya Senin (4/3).
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY itu menjelaskan, terlebih di beberapa sekolah saat ini masih ada kebutuhan iuran terutama untuk sekolah-sekolah swasta.
Saat menjabat Kepala Disdikpora DIY, menurutnya, pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) diberikan untuk siswa SLB diambil dari dana bosda.
"Kalau PMTAS diserahkan ke masing-masing sekolah mekanismenya, mau ada tukang masak yang dibiayai atau pesan dari luar, yang penting nilai asupan gizinya cukup sesuai dengan yang direncanakan," ujarnya.
Menurutnya, sejatinya di Jogja sudah dipraktikkan program makan siang gratis untuk sekolah luar biasa (SLB).
Program itu pun tak dipersoalkan jika akan dilanjutkan secara nasional untuk sekolah.
"Terkait pelaksanaan di sekolah, saya kira tidak ada persoalan dan bisa bikin anak-anak lebih semangat karena ada makan siang dan susu. Belum tentu anak-anak kita yang jauh di pelosok itu konsumsi susu rutin, saya kira PGRI menyambut baik program makan siang terutama di jenjang SD dan SLB itu saya kira penting," jelasnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad