SLEMAN - Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja menilai kemunduran demokrasi terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat tumbuh subur.
Praktik politik tidak lagi mengindahkan nilai-nilai kebajikan. Apalagi melayani kepentingan rakyat dan bangsa. Atas kondisi itu, UII menyatakan sikap tegas.
Rektor UII Jogja Prof Fathul Wahid menyebut banyak aspek yang menjadikan kemunduran demokrasi di Indonesia.
Mulai dari penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi tebang pilih, dan kebebasan berekspresi yang semu.
"(UII) mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum dalam segala bentuk yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara," tegasnya, Rabu (13/12/2023).
Fathul menegaskan hukum wajib dikembalikan menjadi panglima, yang dalam pembentukannya bebas kepentingan. Penegakan tidak boleh menguntungkan kelompok atau golongan tertentu saja.
UII Jogja mendesak negara lebih serius dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi. Caranya ialah dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum.
"Termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan," tandasnya.
UII Jogja juga menuntut negara dan jajaran aparat pemerintahan agar menjamin kebebasan berpendapat.
Setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Apalagi jika ditujukan untuk mengingatkan penguasa jika keluar dari rel konstitusi.
"Pemerintah jangan sampai menjadi penjaga gerbang informasi yang mengelabui akal sehat publik," imbuhnya.
Di sisi lain, dia mengajak masyarakat cermat dalam merespons beragam informasi yang diterima. Agar tidak gampang diadu domba apalagi disusupi kepentingan tertentu yang merugikan.
"Dan tidak mudah terkecoh dengan muslihat politik yang mempermainkan emosi publik sehingga melupakan berpikir kritis," ujarnya. (lan/bah)
Editor : Bahana.