Tahun ini mengangkat tema Menuju Digital Governance yang Tangguh. Tema ini merupakan refleksi pada era modern seperti sekarang. Berupa tantangan dalam mengikuti kemajuan teknologi dan informasi. Tak terkecuali bagi para akademisi program studi ilmu pemerintahan.
“Yang dulu diajarkan mungkin sekarang sudah tidak relevan karena adanya disrupsi teknologi informasi, sehingga kita juga harus menyesuaikan,” jelas Ketua Panitia Tunjung Laksono ditemui di Hotel Alana, Rabu (26/1).
Tak hanya itu, kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, dia berharap digital literasi akan terus digalakkan. Hal ini guna mencegah hilangnya peran masyarakat untuk ikut serta dalam proses demokrasi pemerintahan.
“Yang dahulu melayani langsung kemudian diganti dengan aplikasi, namun tetap seluruh proses demokrasi harus tetap melibatkan partisipasi publik karena itu bagian terpenting dalam sebuah proses pemerintahan yang namanya demokrasi,” kata Tunjung.
Ketua ADIPSI Titin Purwaningsih mengatakan kemajuan teknologi menjadi tantangan besar. Terutama dalam melakukan pengembangan bagi dosen-dosen prodi ilmu pemerintahan. Dia berharap nantinya para dosen dan alumni prodi ilmu pemerintahan dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
Titin menambahkan saat ini ADIPSI memiliki anggota sebanyak 482 dari 91 perguruan tinggi di Indonesia. Adanya musyawarah nasional sekaligus untuk menetapkan kepengurusan ADIPSI tahun 2022.
“Harapannya dari ADIPSI bisa melahirkan ilmuwan yang tangguh, semakin banyak guru besarnya, dan lebih banyak lagi kontribusinya untuk pemerintahan itu sendiri,” ujar Titin. (co1/dwi) Editor : Editor News