Kebijakan Harus Dinyatakan Jelas dan Tegas

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 20 Mei 2020 | 00:04 WIB
Rektor Universitas Alma Ata Prof Dr H. Hamam Hadi, Ms.SC.D, SpGK. (SITI FATIMA/RADAR JOGJA)
Rektor Universitas Alma Ata Prof Dr H. Hamam Hadi, Ms.SC.D, SpGK. (SITI FATIMA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Rektor Universitas Alma Ata Prof Dr H. Hamam Hadi, Ms.SC.D, SpGK mengkritik cara pemerintah menyatakan kebijakan. Menurutnya, pemerintah kerap kali melontarkan pernyataan yang bias, terutama soal penanggulangan Covid-19.

"Jangan sampai ada interpretasi yang salah oleh orang banyak, akibat tingkat pengetahuannya tidak sama. Apalagi tidak paham epidemiologi," ujarnya.

Dia mengatakan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kebijakan suatu desa atau wilayah tertentu dapat dilakukan oleh ahli yang berkompeten dan amanah. Namun, Prof Hamam ragu ada ahli di setiap pelosok daerah.

"Kalau di pelosok apa ada tenaga ahli epidemiologi," ucapnya.

Dijelaskan, hanya ahli epidemiologi yang dapat menentukan suatu kawasan masuk dalam kategori atau zona tertentu dalam hal pandemi Covid-19. Jika masyarakat di tingkat bawah menginterpretasikan sendiri sebuah kebijakan justru akan berbahaya

Dia menguraikan, seorang pengambil kebijakan yang bukan ahlinya dapat menyatakan kawasannya sebagai zona hijau dalam pandemi Covid-19. Padahal di kawasannya terdapat orang tanpa gejala (OTG). Momen Idul Fitri justru dapat menciptakan ledakan pandemi. "Di situ akan jadi sumber penularan," sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis mengatakan, Bantul berada dalam masa ujian karena harus merawat 34 pasien positif Covid-19. "Saat ini belum menunjukkan adanya tanda penurunan dan prediksi sudah melewati posisi puncak," paparnya. (*/cr2/ila) Editor : Administrator
Alma Ata Prof Hamam Hadi Covid-19