Kuota Siswa KMS Tak Proporsional

Editor News • Dipublikasikan Sabtu, 28 Juni 2014 | 15:13 WIB
Photo
Photo
JOGJA - Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Jogja mengkritisi kebijakan pemkot terkait sebaran kuota bagi siswa pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Dianggap sebaran kuota antara sekolah satu dengan yang lain tidak proporsional. Hal tersebut terungkap saat tim Forpi yang diketuai Winarta bersama anggota Forpi lain melakukan pantauan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Jogja. "Sebaran kuota siswa KMS SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP tidak proporsional karena daya tampung bagi siswa KMS di sekolah satu dengan yang lain perbedaannya sangat jauh," tegas Winarta kepada Radar Jogja (27/6).
Dicontohkan, kuota siswa KMS di SMPN 15 Jogja daya tampungnya hanya 134 siswa KMS dari 340 siswa. Sedangkan di SMPN 8 hanya 25 kuota KMS dari daya tampung 320 siswa. Tentunya dengan beban daya tampung atau kuota sebanyak itu dapat menjadi beban bagi sekolah dalam proses belajar mengajar. Namun, kalau persoalan tersebut tidak dipersoalkan sekolah, tetap dapat dilanjutkan. Tetapi perlu evaluasi dan pengawasan setiap tahun, termasuk alasan atau dasar mengapa di SMP 15 selalu mendapatkan jatah kuota pemegang KMS sangat besar.
Dia mendorong agar siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas tidak hawatir atau minder untuk mendaftrakan diri k esekolah negeri. Kewajiban bagi pihak sekolah maupun Disdik Kota Jogja bersedia melayani kebutuhan yang diperlukan siswa disabilitas. "Tidak boleh ditolak, karena pada dasarnya pendidikan untuk semua, tanpa diskriminasi," ujarnya.
Anggota Forpi Baharudin Kamba mengatakan intitusinya juga mengkritisi persyaratan siswa yang tercantum dalam kartu keluarga atau KK. Dengan status famili lain harus ada surat keterangan dari RT dan RW. Menurut dia hak tersebut tidak signifikan karena bisa saja dengan mudah meminta surat keterangan tanpa melakukan verifikasi. Pemantauan secara berkala harus dilakukan agar bisa dibuktikan siswa tersebut benar-benar berdomisili di Kota Jogja minimal enam bulan berturut-turut. "Kami mendorong agar Disdik Kota Jogja dan pemkot serta sekolah mengeluarkan kebijakan yang memudahkan masyarakat. Dengan menyiapkan daftar alamat-alamat sekolah lain yang akan dituju," paparnya. (hrp/iwa)
Editor : Editor News