JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memproyeksikan nilai Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2027 sebesar Rp 759,4 miliar. Angka itu hanya naik sekitar Rp 10 miliar dibandingkan tahun 2026 dengan nilai Rp 749 miliar. Kenaikan yang tidak terlalu signifikan membuat sejumlah proyek strategis tertunda.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, alokasi dana TKD memang mengalami penurunan selama masa efisiensi. Pada periode tahun 2022-2023 anggaran transfer dari pusat ke daerah mampu menyentuh kisaran Rp 1,1 triliun. Namun berangsur turun di tahun 2024 dan setelahnya.
Penurunan hingga berkisar Rp400 miliar lebih itu menuntut pemkot memutar otak dalam menyusun skala prioritas program pembangunan. Salah satunya pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).
“Kalau biasanya pekerjaan proyek di Dinas PU bisa mencapai 160 paket, sekarang berkurang drastis tinggal sekitar 60 paket,” ujar Hasto saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/9/2026) kemarin.
Baca Juga: Gol Ke-100 Lionel Messi untuk Inter Miami Pastikan Gelar Campeones Cup, Taklukkan Cruz Azul di Final
Ia menjelaskan, posisi fiskal Kota Jogja sebenarnya masih masuk kategori kuat. Sebab proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 54,01 persen, lebih tinggi dibandingkan porsi dana transfer yang sebesar 45,99 persen dalam APBD.
Namun beban anggaran daerah bertambah berat. Lantaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat (PBI) dibebankan pada APBD. Sementara alokasi TKD diproyeksikan tidak banyak berubah.
Hasto mengakui, kondisi tersebut memaksa pemkot untuk menunda atau sejumlah proyek fisik berbiaya besar yang sebelumnya telah direncanakan. Di antaranya seperti pembangunan Taman Pintar 2 di wilayah Giwangan, penambahan ruang terbuka hijau publik (RTHP), renovasi lapangan olahraga, hingga penyelesaian fasilitas pendukung Terminal Giwangan.
“Karena keterbatasan anggaran, proyek-proyek tersebut terpaksa kami tahan dulu sebagian besar,” tegas Hasto.
Meski harus berhemat, mantan Bupati Kulon Progo itu mengaku sudah menetapkan sejumlah agenda infrastruktur prioritas. Misalnya pengerjaan penanganan banjir dan luapan air di wilayah Klitren dan program Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K).
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Oknum Satpam SMAN 1 Sentolo Terungkap, Sekolah Mengaku Kesulitan Bukti
Menurut Hasto, dua program tersebut menjadi prioritas karema berdampak langsung pada masyarakat. Kemudian sektor kesehatan, pendidikan, dan belanja pegawai juga merupakan hal mendasar yang tidak mungkin dikurangi.
“Prinsipnya, kami fokus pada yang prioritas utama terlebih dahulu,” tandas Hasto.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Agus Tri Haryono mengungkapkan, proses penyusunan dan penyesuaian anggaran TKD ke Kota Jogja masih berjalan di pemerintah pusat. Pihaknya tengah menunggu regulasi serta arah kebijakan dari pemerintah pusat terkait postur anggaran mendatang.
“Tanggal 29 Desember 2026 perubahannya di situ nanti. Enggak tahu nanti ada menteri yang baru ini kebijakannya seperti apa," jelasnya.
Di tengah kondisi dinamika anggaran, mantan Kepala DPUPKP Kota Jogja itu menegaskan program-program pembangunan yang mendesak bagi masyarakat tetap jadi prioritas. Misalnya pembangunan saluran air hujan di wilayah Klitren.
"Penanganan genangan air di kawasan Klitren total anggaran Rp 99 miliar," beber Agus. (inu)
Editor : Iwa IkhwanudinSumber : Radar Jogja