JOGJA- Tidak butuh waktu lama bagi Pemprov DIY menindaklanjuti rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelesaikan polemik pengangkatan Kepala Dinas Pariwisata DIY Atik Sudarmi. Gerak cepat pemprov itu ditunjukan dengan digelarnya kembali pelantikan pejabat eselon dua di Bangsal Kepatihan hari ini Jumat (28/8/2026).
Atik yang baru dilantik pada Rabu (5/8/2026) bakal digeser. Dari kepala dinas menjadi kepala biro (Karo). Sedangkan pengganti Atik disebut-sebut diambilkan dari satu di antara delapan Karo di lingkungan Sekretariat Provinsi (Setprov) DIY .
“Fixed yang menggantikan sebagai kepala dinas pariwisata Pak Wawan,” ungkap seorang sumber di kompleks Kepatihan, Kamis (27/8/2026).
Nama Wawan yang dimaksud merujuk pada sapaan sehari-hari Eling Priswanto. Jabatannya saat ini kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setprov DIY . Atik dan Wawan kemungkinan besar bakal bertukar kursi.
Atik menggantikan Wawan sebagai kepala Biro Perekonomian dan SDA. Penempatan Atik menjadi kepala biro ini menyesuaikan kepangkatannya yang baru IV/a. Sesuai regulasi jabatan kepala biro untuk pangkat IV/b. Namun bisa diisi satu tingkat di bawahnya, IV/a.
Baca Juga: Sejumlah Pemain PSS Sleman Yang Cedera Telah Pulih, Tinggal Frédéric Injaï dalam Pengawasan Ketat
Bagi Wawan pelantikan ini merupakan promosi. Dari jabatan eselon II/b ke II/a karena menjadi kepala dinas. Sedangkan Atik dari II/a menjadi II/b. Pelantikan Atik dan Wawan itu tampaknya menciptakan rekor baru. Pelantikan tercepat dalam sejarah pemprov.
Sebab, dalam waktu kurang dari sebulan, tepatnya 23 hari, pemprov menggelar dua kali pelantikan pejabat eselon dua. Selama ini, rata-rata diadakan antara enam bulan hingga setahun. Rekor tercepat sebelumnya pernah terjadi saat Kepala Biro Tata Pemerintahan Sukamto mendadak dimutasi ke posisi kepala biro lainnya. Saat itu Sukamto baru menjabat selama empat bulan pada 2018 silam.
Pelantikan ini juga buntut dari pengangkatan Atik dari sekretaris badan pendidikan dan pelatihan (Diklat) menjadi kepala dinas pariwisata. Dari eselon III/a ke eselon II/a. Ternyata saat dibacakan keputusan pelantikan oleh petugas protokol, pangkat Atik baru IV/a. Padahal sesuai ketentuan jabatan kepala dinas harus dijabat dengan pangkat IV/c. Atau minimal satu tingkat di bawahnya, IV/b.
Tak lama setelah pengangkatan Atik itu muncul berbagai sorotan. Baik dari internal maupun eksternal pemprov. Itu membuat pemprov harus berkonsultasi kembali dengan BKN. Rekomendasi BKN mengharuskan pemprov mengadakan evaluasi ulang atas pengangkatan Atik.
Soal kabar digesernya Atik itu, dua anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov DIY Wiyos Santoso dan Danang Setiadi belum bersedia berterus terang. Wiyos yang kesehariannya menjabat kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY itu mengakui adanya pelantikan. Agendanya pejabat yang dilantik terdiri atas eselon dua, tiga dan eselon empat. Soal adanya nama Atik yang ikut dilantik, pejabat yang biasa disapa Bang Wiyos atau BW ini tidak mengiyakan atau membantahnya.
Baca Juga: Pemprov DIY Jalankan Rekomendasi BKN, Tukar Kursi Eling Kadinas Pariwisata, Atik Karo Perekonomian
“Kalau itu tidak tahu,” elak BW usai mengikuti rapat Badan Anggaran DPRD DIY di gedung dewan kemarin (27/8/2026). Setali tiga uang, Danang menyampaikan hal serupa. Kepala Bapperida DIY itu menyatakan, pelantikan berisi promosi dan mutasi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Danang hanya melempar senyum.
Namun saat ditanya apakah itu termasuk kepala dinas pariwisata, Danang buru-buru menutup rapat informasi terkait itu. Dia lantas menjawab memakai bahasa Jawa. “Dukha (belum tahu, Red) kalau itu,” kilah alumnus Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM ini.
Dari berbagai sumber, sejak rekomendasi BKN turun, Baperjakat telah menyiapkan sejumlah nama untuk menggantikan posisi Atik. Nama-nama yang disiapkan menjabat kepala biro. Kriterianya telah menduduki jabatannya minimal satu tahun.
Dari delapan kepala biro ada tiga nama yang dipilih. Pertama, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Eling Priswanto. Kedua, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rosdiana Puji Lestari. Ketiga, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Faishol Muslim.
Dihubungi terpisah, Wawan mengaku tengah mengikuti rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diadakan Bank Indonesia di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia mengaku agenda acaranya cukup padat. “Dari pagi sampai malam ini,” ceritanya.
Baca Juga: Sasar Korban Acak, Polisi Buru Tiga Orang Komplotan Penembakan di Maguwoharjo Sleman
Wawan berada di Tasikmalaya mendampingi Sekprov DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti. Ikut pula dalam rombongan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anna Rina Herbranti. Soal undangan pelantikan, Wawan mengaku belum tahu. “Sampai saat ini saya belum menerimanya,” ucap Wawan.
Dalam pelantikan ini banyak OPD yang mengalami kocok ulang pejabat. Misalnya di lingkungan Paniradya Kaistimewan, dari enam pejabat eselon tiga, ada lima yang menerima undangan pelantikan. Ditambah lima pejabat eselon empat. Kemudian dinas pariwisata. Ada tujuh pejabat yang ikut dilantik. Hal sama dialami mereka yang bertugas di Dinas Kominfo DIY . Ada sejumlah pejabat yang mengalami mutasi keluar dari instansinya.
Sisi lain, jajaran Dinas Pariwisata DIY sedianya pada hari ini Jumat (28/8/2026) menggelar acara pisah sambut kepala dinas pariwisata. Dari Imam Pratanadi digantikan Atik Sudarmi. Dijadwalkan beberapa kali. Maju mundur sampai tiga kali. Bahkan sudah pesan snack dan bakso. “Gagal meneh, besok ada pelantikan,” ujar seorang karyawan dinas pariwisata.
Baca Juga: Cegah Siswa Terprovokasi Aksi Anarkis, Disdikpora DIY Keluarkan SK untuk Sekolah: Begini Bunyinya!
Lantaran sudah tiga kali ditunda, tukang bakso yang dipesan sampai uring-uringan. Bahkan pihak dinas terancam kena black list tukang bakso karena pesanan sampai tiga kali batal. Pesanan bakso sudah dibereskan, tapi order snack belum sempat dibatalkan. “Besok kalau mau makan snack gratis 80 pack silakan datang ke dinas pariwisata,” kelakarnya.
Dewan Soroti Sekprov Sering Absen dari Rapat Banggar
Di tengah beredarnya undangan pelantikan pejabat eselon dua, tiga dan eselon empat, DPRD DIY mengadakan rapat kerja badan anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DIY . Agendanya membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD 2026. Salah satunya berkaitan dengan berubahnya belanja dari Rp 5,4 triliun menjadi Rp 4,78 triliun.
“Kami menanyakan banyak hal, tapi kenapa ketua TAPD kok kembali tidak terlihat. Apa ini nanti tidak akan mindon gaweni (mengulang dua kali, Red),” ujar Anggota Banggar Arif Kurniawan di sela rapat kerja, Kamis (27/8/2026).
Ketua TAPD yang dimaksud Arif tak lain adalah Sekprov DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti. Dari catatan Arif, setidaknya Ni Made absen dari rapat kerja Banggar sudah tiga kali. Dampaknya, rapat kerja sering kali tidak bisa mengambil keputusan. Sebab, anggota TAPD tidak punya kewenangan. Buntutnya, masalah harus dilaporkan dulu ke Sekprov. “Ini berpotensi membuat pembahasan menjadi molor,” sesalnya.
Baca Juga: Turun ke Lapangan, DPRD Kota Jogja Kawal Hak Warga Terdampak Desil DTSEN
Ketua Fraksi PAN DPRD DIY ini mengatakan, penanggung jawab pengarah TAPD adalah Sekprov. Seharusnya selalu memimpin delegasi TAPD setiap rapat Banggar. Apalagi sekarang agendanya membahas KUA/PPAS. Waktu pembahasannya terbatas. Selain Arif, dalam rapat itu yang bicara Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto. Lantaran belum bisa memberikan tanggapan, jawaban TAPD akan disepakati disampaikan secara tertulis. Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik memutuskan men-skors jalannya rapat.
Asisten Administrasi Umum Imam Pratanadi yang memimpin TAPD Pemprov DIY menyampaikan Sekprov tengah menghadiri rapat koordinasi TPID dengan Bank Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. “Kami mohonkan izin dan pamit Ibu Sekprov,” jelas Imam yang dudukdidampingi Kepala BPKA Wiyos Santoso. (kus/laz)
Editor : Herpri KartunSumber : Radar Jogja