MAGELANG - Persoalan hunian di Kota Magelang belum rampung. Data sektor perumahan 2025 mencatat 3.010 rumah tangga mengalami backlog kepemilikan rumah. Sementara 1.437 unit rumah masuk kategori backlog kelayakan karena kondisi huniannya belum memenuhi standar layak.
Kondisi tersebut membuat pemkot tidak hanya mengejar pembangunan rumah baru. Melalui program unggulan Hunian Nyaman periode 2025-2030, pemkot menyiapkan tiga skema sekaligus, yakni hunian sewa, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengutarakan, persoalan perumahan memiliki karakter berbeda sehingga tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan.
Baca Juga: Enam Pesawat TNI AU Dikerahkan Bawa Bantuan ke Wilayah Terdampak Bencana
"Bagi warga yang belum memiliki rumah, kebutuhannya berbeda dengan warga yang sudah memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak," ujarnya, Senin (24/8).
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang Handini Rahayu mengatakan, satu persoalan yang dihadapi MBR adalah kemampuan membeli rumah di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Pemerintah pun tidak sepenuhnya mengandalkan pembangunan rumah baru, tetapi menyediakan hunian sewa.
Saat ini, lanjut dia, Kota Magelang memiliki tiga rumah susun dan dua kluster rumah deret sewa. "Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak dan terjangkau tetapi belum memiliki kemampuan untuk membeli rumah," ucapnya.
Baca Juga: Pulihkan Pendidikan Pascagempa Flores, Kemenag Siapkan 16 Ruang Belajar dan 1.000 School Kit
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang Bowo Adrianto menambahkan, karakter Kota Magelang sebagai wilayah perkotaan membuat penyediaan hunian membutuhkan pendekatan berbeda. "Tidak semua persoalan perumahan harus dijawab dengan pembangunan rumah baru," bebernya.
Dia menyebut, persoalan berbeda muncul pada rumah yang sudah dimiliki warga tetapi kondisinya tidak layak. Untuk kelompok ini, pemerintah memilih melakukan peningkatan kualitas rumah melalui program RTLH.
Bantuan yang digelontorkan dari APBD Kota Magelang mencapai Rp 15 juta per unit, dengan rincian Rp 12 juta untuk material dan Rp 3 juta untuk upah tukang. Pada 2022-2023, sebanyak 1.066 unit RTLH telah ditangani.
Baca Juga: Agus Purwoko Ingin Bawa PSS Sleman Lebih Baik Lagi
Lantas, pemkot merencanakan penanganan 138 unit tambahan pada 2025. Sehingga total rumah yang ditangani sepanjang periode 2022-2025 ditargetkan mencapai 1.204 unit.
Sementara bagi warga yang belum memiliki rumah dan membutuhkan hunian permanen, pemkot juga menjalankan skema Tuku Lemah Oleh Omah. Konsepnya mengandalkan kolaborasi.
Masyarakat atau komunitas menyediakan lahan secara gotong royong, sementara pemerintah memberikan dukungan untuk pembangunan rumah.
Baca Juga: Budaya Belajar Tak Cukup Dibangun Menjelang Ujian, Muhammadiyah Dorong Pembelajaran Mendalam
Bowo menuturkan, satu realisasinya berada di Kampung Sanggrahan Legok, Kelurahan Wates. Sebanyak 25 penerima bantuan dari komunitas eks penghuni rusun dan rumah khusus mendapatkan dukungan pembangunan rumah.
Pemerintah memberikan bantuan Rp 50 juta per penerima untuk pembangunan rumah dua lantai tipe 36. Keterbatasan anggaran dan lahan membuat kolaborasi menjadi bagian penting dari kebijakan perumahan. (aya/pra)