MAGELANG - Pemkot Magelang mulai membangun kompleks baru untuk kantor DPRD di balai kota, kompleks alun-alun. Fokus utamanya pada pembangunan gedung paripurna. Harapannya dapat menjadi simbol perubahan wajah birokrasi legislatif yang lebih terbuka, strategis, dan dekat dengan masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang Wahidin Sektanto menjelaskan, proyek ini merupakan kelanjutan dari rencana panjang penataan kawasan balai kota. Satu latar belakangnya adalah permintaan penggunaan sebagian area oleh Akademi TNI.
"Perjalanannya panjang. Awalnya ada permintaan dari Akademi TNI, kemudian dilakukan penataan, termasuk memindahkan kantor DPRD ke kompleks balai kota," ujarnya, Selasa (14/7).
Dalam proyek ini, kata dia, tidak hanya dibangun gedung baru, tetapi juga dilakukan rehabilitasi sejumlah bangunan lama. Secara keseluruhan, terdapat dua bangunan yang direhabilitasi dan satu bangunan baru yang didirikan.
Gedung baru tersebut difungsikan sebagai ruang paripurna, sementara bangunan lain akan digunakan untuk sekretariat dewan (Sekwan) dan ruang kerja anggota DPRD. Selain itu, di kompleks yang sama juga akan ditempati dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni dinas sosial dan dinas kesehatan.
Total anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp 16,18 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 150 hari kerja, dimulai Juli dan rampung pada akhir November 2026. "Harapannya selesai akhir November, karena Desember dari pihak TNI sudah mulai masuk," kata Wahidin.
Baca Juga: Here We Go! Matheus Fornazari Custódio Resmi Bela PSS Sleman
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil menyebut, pemindahan kantor dewan ke kawasan balai kota akan membawa sejumlah keuntungan. Terutama dari sisi aksesibilitas dan kedekatan dengan masyarakat. "Kalau kantor DPRD di tengah kota, jelas lebih strategis. Masyarakat jadi lebih mudah mengakses, komunikasi juga lebih terbuka," lontarnya.
Evin mengutarakan, DPRD menargetkan mulai melakukan perpindahan secara bertahap pada Oktober 2026, meskipun pembangunan gedung paripurna masih berjalan.
Untuk sementara, kegiatan paripurna akan menggunakan alternatif tempat seperti Gedung Wanita atau pendopo. "Targetnya Oktober sudah mulai geser aset dan berkantor di sana, sambil menunggu gedung paripurna selesai," jelasnya.
Baca Juga: Kulinarea 2026 Hadir di GIK UGM, Pesta Raya Kuliner Jogja yang Siap Naikkan Kelas UMKM
Dari sisi desain, kata Evin, gedung baru ini mengusung konsep ramah lingkungan atau green building, dengan penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia. Semula, pembangunan direncanakan dengan anggaran lebih dari Rp 20 miliar.
Namun, lanjut dia, setelah penyesuaian dan efisiensi, anggaran difokuskan sekitar Rp 16 miliar untuk pembangunan gedung paripurna dan fasilitas pendukung. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, perpindahan ini juga diharapkan menjadi momentum perubahan kinerja DPRD.
"Pindah kantor harus diikuti dengan perubahan kinerja. Harapannya lebih responsif, lebih terbuka, dan lebih dekat dengan masyarakat," tegasnya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo