MUNGKID - Pemkab Magelang mendorong percepatan perbaikan layanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui peluncuran tiga sistem informasi baru. Yakni MAPAN Magelang, Teras Desa, dan Transformer. Langkah ini diambil supaya layanan kepada masyarakat lebih cepat, transparan, dan berbasis data.
Wakil Bupati Magelang Sahid menyebut, perubahan sistem pelayanan menjadi kebutuhan mendesak, seiring pergeseran pola interaksi yang kini semakin digital dan dinamis. "Karena itu, organisasi pemerintah juga harus berani melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja," ujarnya, Rabu (8/7).
Dia mengatakan, persoalan klasik seperti lambatnya layanan, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), hingga belum optimalnya pemanfaatan data dalam perencanaan menjadi latar belakang diluncurkannya sistem ini.
Baca Juga: Proses Evakuasi di Bawah Guguran Gunung Merapi, Pemuda Hilang Ditemukan Selamat Lima Km dari Puncak
Satu sistem yang diperkenalkan adalah MAPAN Magelang atau (Mapping Potensi Unggulan Wilayah Magelang, yang difokuskan untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan. Sistem ini mengintegrasikan data sektoral dalam satu dashboard berbasis spasial, sehingga potensi wilayah dapat dipetakan lebih akurat.
Sekretaris Bapperida Kabupaten Magelang Arif Yulianto menjelaskan, selama ini perencanaan pembangunan kerap menghadapi kendala pada sinkronisasi data dan penentuan prioritas berbasis potensi daerah.
"Melalui pendekatan spasial, potensi unggulan tiap kecamatan bisa dipetakan berdasarkan klaster pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan," sebutnya.
Baca Juga: Renovasi Fisik Mandala Krida Paling Cepat 2028, BPO DIY Masih Fokus Tuntaskan MC-0 Tunggu Pergeseran Anggaran
Selain aspek perencanaan, kata dia, persoalan di tingkat desa juga menjadi perhatian. Pemkab meluncurkan sistem Teras Desa atau Temu, Respon, Aksi, Solusi Desa untuk menjawab kebutuhan konsultasi dan pendampingan bagi pemerintah desa yang selama ini dinilai belum terfasilitasi secara optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang Margono mengatakan, banyak aparatur desa masih membutuhkan ruang konsultasi untuk memahami kebijakan baru maupun menyelesaikan persoalan administratif dan pembangunan.
Selama ini, lanjut dia, desa sering menghadapi kebingungan saat ada kebijakan baru. "Teras Desa ini menjadi ruang konsultasi dan pendampingan agar masalah bisa ditangani lebih cepat dan terarah," paparnya.
Baca Juga: Polemik Artjog 2026, Begini Peran Didit Putra Presiden Prabowo di Balik Dukungan Sponsor
Melalui sistem ini, layanan konsultasi akan diintegrasikan lintas OPD, mulai dari Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, hingga bagian hukum dan pengadaan barang dan jasa. Integrasi tersebut diharapkan memangkas waktu koordinasi yang selama ini kerap berbelit.
Sementara itu, pada aspek pengadaan, pemkab memperkenalkan sistem Transformer yang difokuskan untuk membenahi pengadaan barang dan jasa di tingkat desa. Sistem ini sekaligus merespons perubahan regulasi terbaru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo