JOGJA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Karena keduanya agenda yang tidak dapat dipisahkan.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas. Sebaliknya, peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan dukungan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Hal itu menjadi poin penting dalam pernyataan sikap yang disampaikan Garuda Institute, yang dibacakan di Jogja, Jumat (26/7). "Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pembangunan manusia. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen," kata Direktur Garuda Institute Suyanto saat membacakan pernyataan sikap.
Baca Juga: Dorong Hotel dan Restoran Gunakan Produk Lokal, Pelaku Usaha di Magelang Minta Dukungan Nyata
Artinya, lanjut dia, hampir satu dari lima anak Indonesia masih menghadapi risiko gangguan pertumbuhan yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas ekonomi pada masa mendatang.
Di sisi lain, di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,61 persen (year-on-year), yang didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, peningkatan belanja pemerintah, serta aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga.
"Dalam konteks tersebut, Garuda Institute menilai program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi anak dan peserta didik, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas," ungkapnya.
Baca Juga: Ansyari Lubis Kembali Jadi Asisten Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra untuk Musim 2026/2027
Data Badan Gizi Nasional, lanjut dia, per Mei 2026 menunjukkan program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 62,45 juta penerima manfaat melalui 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah. Program ini juga telah menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja dan melibatkan lebih dari 142 ribu pemasok lokal yang terdiri atas petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan pelaku UMKM.
Meskipun begitu, Garuda Institute mendorong penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan bebas korupsi terhadap pelaksanaan MBG. Pemerintah juga perlu menegaskan ukuran keberhasilan program harus berbasis pada dampak, bukan sekadar output administratif.
Terkait kritikan dari masyarakat, Pembina Garuda Institute Erlan Nopri mengatakan, kritik yang berbasis data perlu didorong sebagai bagian dari upaya perbaikan kebijakan. "Sementara dukungan publik perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif, pengawasan sosial, dan penguatan implementasi di lapangan," ungkapnya.
Baca Juga: Bertahan di PSIM Jogja, Ghulam Fatkur Rahman Terus Persiapkan Diri Songsong Musim 2026/2027
Presiden Prabowo Subianto, tambah dia, tidak tinggal diam dengan berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Beberapa hal bahkan juga langsung ditindaklanjuti. Dia mencontohkan seperti kasus korupsi yang melibatkan unsur pimpinan BGN juga langsung ditindaklanjuti dengan dicopot dan diganti pimpinan yang baru. "Semua masukan dari lembaga, masyarakat diterima dan didengarkan, hanya kan memang tidak bisa langsung dilaksanakan," ujarnya.
Dia pun meminta masyarakat terus mengawasi bersama pelaksanaan program MBG. Apalagi program ini belum dua tahun berjalan, sehingga belum bisa dapat langsung terlihat dampaknya. "Harapannya program ini menuju Indonesia emas, mari bersama dikawal untuk program yang berkelanjutan," pintanya .
Editor : Heru Pratomo