JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY saat ini mulai mencatat sejumlah kegiatan pembangunan yang berpotensi terdampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan biaya pada proyek-proyek tertentu, khususnya kegiatan konstruksi yang memiliki keterkaitan dengan komponen atau material yang sensitif terhadap perubahan kurs.
Sekretaris Provinsi (DIJ) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, hingga saat ini Pemprov DIY masih melakukan pemetaan terhadap kegiatan yang berisiko terdampak gejolak nilai tukar.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Ini Katanya
Menurutnya, sejumlah proyek yang saat ini berjalan telah memiliki kontrak yang disepakati sejak awal, sehingga perkembangan kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati.
Ni Made menjelaskan, Pemprov DIY belum dapat menyimpulkan sejauh mana dampak fluktuasi kurs terhadap pelaksanaan proyek karena proses identifikasi masih berlangsung. Pemprov DIY saat ini lebih fokus mendata kegiatan yang berpotensi mengalami gangguan target maupun penyesuaian biaya akibat perubahan kondisi ekonomi.
"Berkaitan dengan kondisi kontraktual yang sebenarnya juga itu di awal sudah ada perikatan, ternyata kemudian ada situasi seperti ini, ya kita masih melihat dulu," kata Ni Made, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga: 30 Lembar Bukti Ungkap Dana Rp 21,4 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan Nany Widjaja
Sebagai bagian dari upaya antisipasi, Pemprov DIY juga telah melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Konsultasi tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai kemungkinan langkah yang dapat ditempuh apabila fluktuasi nilai tukar berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang telah terikat kontrak.
Menurut Ni Made, konsultasi dengan LKPP juga mencakup pembahasan terkait peluang penyesuaian target pada kegiatan tertentu apabila terdapat faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan proyek, terutama pada sektor konstruksi.
"Kita sudah konsultasi dengan LKPP, apakah memungkinkan ada penyesuaian dengan target-target, khususnya kegiatan-kegiatan konstruksi atau kegiatan yang sangat terpengaruh oleh kenaikan kurs," ujarnya.
Meski mulai melakukan kajian dan inventarisasi, Pemprov DIY memastikan hingga saat ini belum terdapat proyek yang mengalami perubahan target maupun keterlambatan pelaksanaan akibat fluktuasi kurs.
Seluruh kegiatan pembangunan yang telah masuk dalam perencanaan masih berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Ni Made menuturkan, pemerintah daerah masih terus melakukan koordinasi teknis dengan perangkat daerah terkait untuk memetakan proyek-proyek yang dinilai paling rentan terdampak perubahan nilai tukar.
Pendataan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki dasar dalam mengambil kebijakan apabila kondisi ekonomi global maupun nasional memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Selain memetakan potensi dampak, Pemprov DIY juga berupaya memastikan agar berbagai program pembangunan tetap dapat berjalan sesuai target tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.
Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi, termasuk pergerakan kurs rupiah, sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program selama tahun anggaran berjalan.
"Belum ada yang mundur dan masih on schedule. Cuma memang kita masih diskusikan. Kemarin baru koordinasi teknis, mendaftar yang mana saja yang terganggu secara target," ujar Ni Made. (iza)
Editor : Winda Atika Ira Puspita