SLEMAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman juga melakukan penyesuaian berbagai program dampak dari kenaikan BBM nonsubsidi. Khususnya yang langsung menyentuh pelayanan. Ini agar pelayanan pada masyarakat tak terganggu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Abu Bakar mengatakan, telah dilakukan rapat koordinasi terkait kenaikan harga ini pada Jumat (12/6) lalu. Ada berbagai program yang terdampak langsung, seperti di Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). Untuk itu, saat ini tengah dilakukan penghitungan ulang oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
"Minggu ini kami masih cermati dan hitung ulang. Insya Allah anggaran semoga terkecukupi semua," katanya, Minggu (14/6/2026).
Baca Juga: Gubug Merapi Jadi Magnet Turis Asing, Suguhkan Panorama Lahar dari Lereng Gunung
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman Heri Kuntadi menjelaskan, kenaikan BBM ini jelas berdampak khususnya pada program bus sekolah yang diberi nama Transportasi Bus Sekolah Layak Anak Sleman (SI BULAN).
Operasionalnya menggunakan Pertamina Dex. Saat ini tengah mengajukan diskresi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar bisa menggunakan BBM bersubsidi, yakni solar.
"Hal ini karena bus sekolah masuk dalam pelayanan masyarakat, seperti ambulans atau truk sampah," katanya.
Baca Juga: Sistem TKA Mirip NEM, namun Bukan Satu-satunya Penentu Masuk Sekolah Favorit
Dia sebut kebutuhan satu bus setiap harinya tergantung jenis dan jalurnya. Ada yang 10 liter per hari dan ada juga yang 30 liter per hari. Heri menegaskan, tidak ingin mengurangi jumlah bus atau rute dari SI BULAN ini. Hanya, ketika anak libur sekolah memang bus ini tidak akan beroperasi.
"Anggarannya tidak berkurang, tapi harganya naik padahal operasional kebutuhannya itu tetap," ujarnya. (del/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita