Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Pantau Kemiskinan hingga Bencana secara Real-Time, Bupati Endah Ingin Gunungkidul Punya War Room

Yusuf Bastiar • Senin, 8 Juni 2026 | 05:06 WIB
Tren penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) meningkat waspada under invoicing. (beacukai.go.id)
Tren penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) meningkat waspada under invoicing. (beacukai.go.id)

 

 

GUNUNGKIDUL - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gunungkidul disebut mengalami tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Setelah meningkat dari 2,49 pada 2021 menjadi 3,96 pada 2024, capaian SPBE Gunungkidul kini menembus angka 4,07 pada 2025. 

Seiring peningkatan tersebut, Pemkab Gunungkidul mulai mewacanakan pembangunan War Room atau ruang kendali data terintegrasi sebagai pusat pemantauan berbagai data strategis daerah secara real-time.

 

Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti implementasi SPBE di lingkungan Pemkab Gunungkidul berjalan semakin baik.

Baca Juga: Perkuat Kerja Sama Vulkanologi 50 Tahun, Indonesia-Prancis Riset Mitigasi Bencana Geologi di Merapi

Menurutnya, peningkatan indeks SPBE tidak terlepas dari kerja terpadu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memperkuat layanan pemerintahan berbasis digital.

 

“Rata-rata komponen pendukung SPBE kita saat ini sudah berada di atas angka 4,0,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

 

Ia menjelaskan, Pemkab Gunungkidul telah memulai langkah strategis mempercepat transformasi digital melalui penandatanganan kesepakatan bersama akselerasi transformasi pemerintahan digital dan Forum SPBE.

Baca Juga: Gelombang Pantai Selatan Gunungkidul Naik hingga 3 Meter, Wisatawan Diminta Waspada

Langkah tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bertransformasi dari sekadar digitalisasi administrasi menuju pembangunan ekosistem pemerintahan digital yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

 

Menurut Sri Suhartanta, fokus transformasi saat ini adalah simplifikasi layanan melalui integrasi berbagai aplikasi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Integrasi tersebut diharapkan mampu mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

 

Selain integrasi layanan, pemerintah daerah juga tengah menyusun arsitektur digital dan master plan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

 Baca Juga: Enam Bayi Yang Ditemukan di Pakem Dinyatakan Layak untuk Dikembalikan pada Orang Tua

“Prinsip yang kami dorong adalah better, faster and cheaper, yakni lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah,” katanya.

 

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Ia mengungkapkan, ke depan Pemkab Gunungkidul memiliki visi membangun War Room atau ruang kendali data terintegrasi.

Fasilitas tersebut nantinya dapat digunakan pimpinan daerah untuk memantau berbagai indikator strategis secara langsung, mulai dari data kemiskinan ekstrem, bantuan sosial, hingga perkembangan kebencanaan.

 Baca Juga: Gelombang Pantai Selatan Gunungkidul Naik hingga 3 Meter, Wisatawan Diminta Waspada

“Persoalan itu basisnya adalah data. Karena itu data harus selalu diperbarui dan dijaga akurasinya,” ujarnya.

 

Dengan sistem tersebut, lanjut Endah, koordinasi antar OPD diharapkan dapat dilakukan lebih cepat melalui pemantauan data secara daring dan real-time. Menurutnya, keberadaan War Room akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan secara lebih tepat dan berbasis data.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Endah meminta seluruh petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di OPD maupun kapanewon disiplin melakukan pembaruan data setiap hari.

 Baca Juga: Empat Kali Melanggar, Pengedar Miras Oplosan di Bantul Hanya Didenda Rp 5 Juta  

“Ini penting agar pengelolaan data tidak menumpuk pada akhir periode pelaporan,” tegasnya.

 

Di sisi lain, penyiapan sumber daya manusia digital juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Melalui BKPPD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika, berbagai pelatihan terus dilakukan, termasuk pelatihan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) bagi aparatur sipil negara.

 

“Kami ingin SDM pemerintah daerah siap menghadapi transformasi digital, sehingga teknologi yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (bas)

Editor : Heru Pratomo
#war room #Endah Subekti Kuntaringsih #spbe #kemiskinan #Sri Suhartanta