KEBUMEN - Tren kinerja Pemkab Kebumen selama 2025 dinilai kurang memuaskan. Setidaknya ada 18 urusan pemerintah daerah yang tercatat belum mencapai target ditetapkan. Hal ini terungkap saat penyampaian rekomendasi DPRD Kebumen atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen 2025, Jumat (8/5).
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen Adhitya Wishnu Bayu Aji mengatakan, DPRD melalui alat kelengkapan yang ada telah melakukan evaluasi secara komperehensif terhadap LKPJ 2025.
Hasilnya masih terdapat dinas atau organisasi perangkat daerah yang tidak memenuhi kriteria keberhasilan capaian kinerja. Berangkat dari hal tersebut DPRD kemudian mengeluarkan rekomendasi strategis sebagai bahan penyempurnaan di kemudia hari.
Baca Juga: Siap Melesat, Pebalap Astra Honda Bidik Podium di ARRC Buriram
“Rekomendasi DPRD menjadi bagian fungsi pengawasan. Tujuannya mewujudkan akuntabilitas pencapaian target daerah,” ucapnya saat di atas mimbar DPRD.
Dalam LKPJ, DPRD Kebumen telah memberikan catatan terhadap hasil pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 2025.
Beberapa sektor yang menjadi sorotan di antaranya urusan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, urusan sosial dan pariwisata.
Baca Juga: Satu Jamaah Haji Kulon Progo Meninggal Dunia Usai Umroh Sunnah, Sempat Keluhkan Sesak Dada
Selain itu, capaian kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum optimal juga pada sektor pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kepegawaian, pengawasan hingga urusan perencanaan. “Pengukuran kineja OPD perlu fokus pada outcome dan dampak bagi masyarakat,” beber Bayu.
Pada urusan pendidikan misalnya, DPRD memberikan catatan indikator harapan lama sekolah (HLS) belum capaitarget. Realisasi HLS 2025 di Kebumen hanya mencapai 13,42 tahun dari target 13,84 tahun.
Sedangkan rata-rata lama sekolah atau RLS tercatat 7,89 tahun dari target 8,04 tahun. DPRD menilai kesenjangan ini dipicu banyak faktor seperti ekonomi, keterbatasan akses hingga maraknya angka putus sekolah.
Baca Juga: Pelaku Begal Pantat di Magelang Ditangkap, Ngaku Aksinya sebagai Kepuasan Pribadi
Lalu, DPRD juga mencermati hasil kinerja dinas teknis yang membidangi sektor pariwisata. Hasil evaluasi legislatif menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD baru mencapai 1,02 persen dari target 2,11 persen.
Selain itu dewan juga perihatin karena jumlah kunjungan wisata milik pemerintah daerah lebih rendah ketimbang destinasi wisata yang dikelola swasta maupun pemerintah desa.
Pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman DPRD mencatat realisasi penanganan RTLH di Kebumen per akhir tahun 2025 baru mencapai 75,02 persen atau 838 unit dari target sebanyak 1.117 unit.
Urusan kepegawaian juga belum sesuai harapan karena masih terdapat sebanyak 104 jabatan struktural di lingkungan pemkab Kebumen belum terisi secara definitif.
Sementara itu, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah mengapresiasi kecermatan DPRD Kebumen dalam mengawal program pembanguna daerah. Dia mengaku tidak mempersoalkan rekomendasi yang disampaikan.
Justru bagi dia evaluasi terhadap kinerja OPD menjadi penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. “Pembahasan LKPJ sudah dilakukan dengan baik. Dari 18 urusan ada 30 rekomendasi. Ini proses check and balance amat sangat penting,” ujarnya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo