JOGJA - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah efisiensi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya mobilitas kerja.
Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak lepas dari potensi tantangan, terutama terkait produktivitas kerja. Pakar Kebijakan Publik sekaligus Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Agustinus Subarsono mengingatkan, bahwa efektivitas WFH sangat bergantung pada kesiapan sistem dan budaya kerja ASN.
Ia menekankan pentingnya dukungan infrastruktur teknologi yang stabil agar pola kerja jarak jauh dapat berjalan optimal. Selain itu, perubahan budaya kerja menuju kemandirian menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan ini.
"Jika budaya kerja masih bergantung ke perintah atasan dan belum mandiri, WFH berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena ASN nanti akan fokus ke pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah," jelasnya Sabtu (11/4).
Menurut Subarsono, penerapan WFH juga menuntut adanya standar kerja yang jelas dan sistem pemantauan yang terukur. Penggunaan timesheet, laporan kerja, hingga pertemuan singkat secara daring dinilai penting untuk menjaga ritme kerja tetap terkontrol.
Dari sisi ekonomi, ia menilai klaim efisiensi biaya operasional masih perlu diuji secara lebih mendalam. Meski secara teori WFH dapat menekan pengeluaran kantor, penghematan tersebut belum tentu signifikan terhadap anggaran negara.
"Jangan-jangan pemerintah baru terjebak pada asumsi saja bahwa biaya listrik akan berkurang. Tapi, perlu dicari tahu lagi apakah efisiensi itu sudah cukup signifikan pada APBN atau APBD belum," ucapnya.
Lebih lanjut, Subarsono juga melihat dampak WFH terhadap konsumsi energi cenderung lebih terasa di kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Sementara di daerah kecil, khususnya wilayah 3T, efek penghematan energi dinilai belum tentu signifikan.
Dalam aspek kepemimpinan, ia menilai model trust-based leadership menjadi pendekatan yang relevan selama WFH diterapkan. Kepercayaan terhadap ASN untuk bekerja mandiri menjadi kunci agar sistem ini tidak disalahgunakan.
Meski demikian, potensi penyimpangan tetap ada. Salah satunya adalah penggunaan hari WFH pada Jumat yang berdekatan dengan akhir pekan untuk kepentingan pribadi.
"ASN dengan kelas ekonomi menengah berpotensi menggunakan WFH untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga," jelasnya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan, Subarsono menyebut pemerintah perlu melakukan evaluasi berbasis indikator yang terukur. Setidaknya terdapat empat aspek utama yang dapat dijadikan acuan, yakni capaian target kerja, ketepatan waktu, kualitas hasil, serta partisipasi dalam aktivitas digital.
Menurutnya, perlu ada indikator yang menentukan suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Indikator-indikator evaluasi kebijakan WFH yang bisa dilakukan pemerintah antara lain capaian target secara kuantitas, hingga ketepatan waktu.
"Selain itu juga perlu indikator pada kualitas hasil kerja, serta tingkat partisipasi dan kecepatan respons dalam kegiatan daring," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat dialihkan ke skema WFH. Layanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti pembuatan SIM, KTP, sertifikat tanah, hingga layanan kesehatan, tetap harus dilakukan secara langsung.
Di sektor pendidikan, Subarsono justru lebih mendorong pembelajaran tatap muka. Ia menilai metode luring memberikan ruang interaksi yang lebih luas antara pengajar dan peserta didik, sekaligus meminimalkan risiko learning loss.
"Pembelajaran luring juga dimaksudkan tidak terjadi learning loss, yakni penurunan pengetahuan dan keterampilan siswa akibat gangguan dalam proses belajar," ujarnya.
Selanjutnya, ia menekankan pentingnya penggunaan indikator evaluasi yang konkret agar kebijakan WFH tidak berjalan tanpa arah.
Ia menyarankan untuk menggunakan indikator pekerjaan berbasis output harian dan laporan mingguan dan adanya mekanisme reward and punishment yang jelas.
"Dalam waktu 2 bulan selama online, pemerintah perlu evaluasi melalui survei, apakah tingkat kepuasan publik menurun, tetap atau malah meningkat." tutupnya. (iza)
Editor : Sevtia Eka Novarita