MUNGKID - Pemkab Magelang mendapat penghargaan Anugerah Collaborative Award 2026 di Semarang, Jumat malam (20/2). Prestasi ini bukan sekadar capaian seremoni, melainkan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat.
Wakil Bupati Magelang Sahid mengutarakan, penghargaan tersebut diberikan oleh sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah membangun kolaborasi lintas sektor, terutama dengan kalangan perguruan tinggi.
"Ini jadi pengingat, kerja sama yang sudah dibangun harus terus diperkuat dan berdampak," katanya.
Sahid menilai, capaian tersebut tidak lepas dari peran aktif berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, hingga mitra pembangunan lainnya. Menurutnya, pendekatan kolaborasi selama ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dia menyebut, keterlibatan perguruan tinggi memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam penyusunan program berbasis data dan riset. Sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Sinergi ini, lanjut Sahid, membuat pembangunan lebih terarah. "Masukan dari akademisi membantu kami melihat persoalan secara lebih komprehensif," ujarnya.
Meski meraih predikat terbaik, Sahid mengakui, tantangan ke depan justru semakin besar. Dia menekankan pentingnya menjaga konsistensi kolaborasi agar tidak berhenti pada tataran kerja sama formal semata.
Menurut dia, pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa setiap kolaborasi yang dibangun benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan sekadar memenuhi indikator penilaian.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan, pembangunan daerah ke depan harus mengedepankan konsep collaborative government. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan akademisi dan masyarakat.
Baca Juga: Buntut Penghentian Operasional, Ratusan Karyawan PT. SAK Resmi Di-PHK
Dia juga mengingatkan, kapasitas anggaran daerah terbatas. APBD hanya berkontribusi sekitar 15 persen terhadap pembangunan, sementara sisanya bergantung pada investasi dan partisipasi berbagai pihak.
"Karena itu, kepala daerah harus mampu membangun ekosistem kolaboratif, sekaligus menarik investasi dengan tetap menjamin kepastian hukum," terangnya.
Ajang Collaborative Award 2026 sendiri melibatkan sedikitnya 154 peserta dari berbagai perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara pemerintah provinsi dan 73 perguruan tinggi swasta. (aya)
Editor : Heru Pratomo