KEBUMEN - Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pada APBD murni 2026 ditarget mencapai Rp 109 miliar. Target tersebut naik Rp 3 miliar dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kepala UPPD Samsat Kebumen Budi Prasetyo menyampaikan, kenaikan target menjadi bagian upaya dalam optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan.
Peningkatan target juga dihitung berdasar akumulasi tagihan piutang pajak tahun lalu. "Kami memang ditarget, ini semua yang menentukan provinsi," ungkapnya kepada Radar Jogja, Selasa (13/1).
Samsat Kebumen mencatat, capaian target murni penerimaan pajak kendaraan 2025 sebesar Rp 88,8 miliar atau 86,07 persen. Di target perubahan, realisasi menyentuh angka 90,17 persen.
Sedangkan penerimaan pendapatan dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) senilai Rp 37,3 miliar. "Tahun kemarin di Jawa Tengah yang capai target ada 12 kantor samsat. Kami sudah mendekati 100 persen," ungkapnya.
Budi menyatakan, penerimaan pajak kendaraan tergolong penting karena masuk dalam sumber pendapatan daerah.
Dari hasil pajak yang diperoleh selanjutnya dialokasikan untuk belanja berbagai program pembagunan, seperti kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik dan program penunjang lain.
Samsat, kata Budi, bersama pemerintah daerah serta instansi lintas sektor akan terus bekerja keras untuk memenuhi target. Berbagai program telah disiapkan untuk capaian target pajak kendaraan di 2026.
Seperti meningkatkan titik layanan kepada masyarakat melalui program Samsat Budiman dan Samsat Corporate. Selain itu, mengintensifkan sosialisasi kepatuhan dengan menyasar wajib pajak.
Baca Juga: Membangun Kepercayaan Diri dalam Interaksi Sosial, Yuk Simak Caranya
"Kami setiap hari rerata melayani 1.800 wajib pajak. Sekarang terbantu dengan layanan jemput bola," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kebumen Aden Andri Susilo mengatakan, penerimaan pajak kendaraan menjadi sangat penting mengingat kondisi keuangan daerah tahun ini banyak pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.
Dia mengajak masyarakat taat membayar pajak, baik pajak bumi dan bangunan maupun pajak kendaraan. Sebab dari penerimaan pajak tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan.
"Dari pajak ini lumayan besar ya. Sekarang juga ada opsen pajak kendaraan, uang itu nanti buat bangun jalan dan sebagainya," ujar Aden. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo