MAGELANG - Pemkot Magelang mempertegas langkah pencegahan persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperkuat kerja sama strategis bersama Polres Magelang Kota.
Penguatan sinergi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) di Atria Hotel, Rabu (24/12).
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan, kolaborasi dengan kepolisian menjadi langkah penting agar pembangunan daerah dan pelayanan publik dapat berjalan tanpa dibayangi persoalan hukum di kemudian hari.
Baca Juga: Innalillahi.. Penemuan Mayat Bayi di Condongcatur, Kondisi Memprihatinkan Diduga Sudah Meninggal Lima Hari
Menurut Damar, dinamika pemerintahan saat ini semakin kompleks seiring perubahan regulasi yang cepat dan berlapis. Dalam kondisi itu, kesalahan prosedur kerap muncul bukan karena adanya niat menyimpang, melainkan akibat lemahnya sistem pendampingan dan kurangnya komunikasi lintas institusi.
Karena itu, dia mendorong agar aparat di lingkungan pemkot tidak ragu melakukan konsultasi sejak awal dengan kepolisian. "Prinsipnya lebih baik menyamakan persepsi di depan daripada harus meluruskan persoalan di belakang," paparnya.
Penegakan hukum, kata dia, harus menjadi langkah terakhir, dilakukan secara profesional dan proporsional. Dia menambahkan, tujuan utama dari penguatan kerja sama ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik sekaligus terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Baca Juga: Perayaan Tahun Baru di Kulon Progo Tanpa Pesta Kembang Api Tapi Event Sehat Kabanaran Fun Walk
Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setyaningrum menyatakan dukungan penuh terhadap program-program pemkot. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pelayanan masyarakat secara humanis.
Menurutnya, kerja sama ini akan mempermudah koordinasi teknis antarinstansi, termasuk dalam pertukaran data dan informasi yang cepat serta akurat. "Dengan begitu, setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan minim risiko," katanya.
Dalam kerja sama tersebut, kedua belah pihak menyepakati 13 ruang lingkup kolaborasi. Di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, penyuluhan hukum, serta pengawasan distribusi barang bersubsidi.
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi Diprediksi Terjadi di Awal Tahun 2026, Potensi Banjir Lahar Dingin Merapi Jadi Perhatian
Kerja sama juga mencakup perlindungan perempuan dan anak, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, hingga peningkatan mutu pelayanan di sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, sinergi juga diarahkan pada penataan dan penertiban lalu lintas, serta dukungan dalam pemeriksaan administrasi pada proses seleksi calon anggota Polri.
Khusus untuk aspek pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum, pencegahan tindak pidana, serta pengamanan pembangunan dan pelayanan masyarakat, telah ditindaklanjuti secara lebih teknis melalui PKS antara Inspektorat Kota Magelang dan Polres Magelang Kota. (aya)
Editor : Heru Pratomo