JOGJA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJP) DIY mengklaim kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Yogyakarta telah optimal.
Sebab hingga akhir November realisasinya telah mencapai Rp 18,77 triliun atau 87,47 persen dari total alokasi Rp 21,46 triliun.
Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta mengatakan, angka tersebut terbilang cukup tinggi. Bahkan melampaui rerata nasional yang baru menyentuh 82,1 persen.
Agung menyebut, realisasi belanja negara di DIY didorong oleh dua sektor utama.
Pertama, dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 9,22 triliun.
Penggunaannya meliputi belanja pegawai sebesar Rp 4,86 triliun, belanja barang Rp 3,31 triliun, belanja modal Rp. 1,02 triliun, dan bantuan sosial Rp 19,36 miliar.
Baca Juga: PSS Sleman Beri Panggung Dua Pemain Muda dari EPA U18 untuk Cicipi Tim Utama
Kemudian sisanya dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD) dan dana desa. Nominalnya mencapai Rp 9,54 triliun dengan penyaluran tertinggi kepada dana insentif fiskal dan dana keistimewaan.
“Serapan dana ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena mendukung konsumsi rumah tangga dan investasi di DIY,” ujar Agung saat ditemui di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta, Selasa (23/12/2025).
Agung menyatakan, pihaknya berupaya meningkatkan realisasi APBN di DIY minimal 95 persen.
Baca Juga: Tak Berani Ambil Risiko, Petani Tadah Hujan Gunungkidul Andalkan Pupuk Kimia demi Panen Maksimal
Target seratus persen memang tidak dipatok, lantaran masih ada blokir anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Kami akan berusaha seoptimal mungkin, agar bisa direalisasikan lebih dari 97 persen atau sama dengan tahun lalu,” katanya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi UGM Evi Noor Afifah menilai, serapan yang tinggi di DIY bukan satu-satunya indikator keberhasilan APBN.
Namun yang paling penting adalah bagaimana belanja negara bisa berdampak pada kemajuan pembangunan di daerah.
Evi menekankan, pengelolaan program yang dibiayai APBN harus benar-benar memiliki dampak yang besar.
Namun hal itu tidak bisa menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan saja. Harus ada kerjasama lintas kementerian dan pemerintahan sebagai pengelola program.
“Jadi yang penting supaya ada dampak sampai ke outcome pembangunan dan harus disertai kualitas,” tegasnya. (inu)