JOGJA – Program Lumbung Mataraman milik Pemprov DIY akan diintegrasikan sebagai penopang pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG).
Skema ketahanan pangan berbasis desa itu bahkan akan diadopsi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk diterapkan di luar wilayah DIY.
Rencana tersebut mencuat dalam audiensi antara Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dan Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X di Kompleks Kepatihan, Jogja, Selasa (23/12/2025).
HB X menjelaskan, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Lumbung Mataraman merupakan dua program berbeda yang berdiri sendiri.
Namun, keduanya akan diorkestrasi untuk menjamin ketersediaan bahan baku MBG secara berkelanjutan.
"Kami punya kepastian bagaiamana mengembangkan KDMP maupun Lumbung Mataraman dengan harapan bisa menyuplai kebutuhan MBG," ujarnya saat ditemui usai audiensi.
Seiring bergulirnya program MBG, Lumbung Mataraman dinilai memiliki peluang besar untuk dikolaborasikan.
"Pola seperti ini, masyarakat di desa bisa menambah penghasilan, kira-kira konsepnya larinya ke sana," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengakui, salah satu kegelisahan utama dalam pelaksanaan MBG adalah ketersediaan bahan baku.
Sebab, kebutuhan sangat besar, sementara dapur MBG yang beroperasi di DIY baru sekitar 50 persen.
"Nanti kalau udah ada sekitar 320 dapur itu khawatirnya terjadi inflasi dan kekurangan bahan baku," ujarnya.
Menurutnya, kegelisahan tersebut mulai terjawab. Sebab, DIY telah menyiapkan skema pemenuhan bahan baku melalui program Lumbung Mataraman.
"Lumbung Mataraman ini nanti yang akan memasok kebutuhan dapur-dapur MBG, jadi tidak ada lagi yang membeli bahan baku dari luar," jelasnya.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Dalam regulasi itu ditegaskan larangan penggunaan bahan baku pabrikan, dan seluruh kebutuhan wajib dipenuhi dari petani lokal. Sehingga kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarkaat akan terjadi.
Baca Juga: Tanpa Yusaku, Rendra Teddy Kembali Bermain saat PSIM Jogja melawan Persijap Jepara
"Penerima manfaat (MBG) guru dan tenaga pendidik dapat MBG," bebernya.
Pemprov DIY , lanjutnya, menyiapkan tanah kas desa (TKD) di setiap kalurahan dengan luas sekitar satu hektare untuk lahan penerapan Lumbung Mataraman.
Modelnya adalah pertanian terintegrasi yakni peternakan, pertanian, buah dalam satu lokasi.
"Nanti kalau (lahan) kurang bisa mengajukan penambahan lagi," tambahnya.
Baca Juga: Akibat Medsos, Satu Pelajar di Kulon Progo Terpapar Radikalisme dan Terafiliasi ISIS
Setelah audiensi tersebut, Nanik berencana melakukan sosialisasi ke daerah lain dengan menjadikan DIY sebagai contoh pelopor.
Menurutnya, konsep Lumbung Mataraman dapat diterapkan di berbagai wilayah karena setiap desa pada dasarnya memiliki lahan.
"Kalau perlu tanah bengkok seperti itu bisa ditanami. Yang menanami masyarakat yang tidak punya sawah," imbuhnya. (oso/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita