PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo telah memulai seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Proses seleksi jabatan sekda ini diikuti sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari berbagai latar belakang.
Proses seleksi berlangsung di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (15/12). Fokus seleksi diawali tahapan asesmen atau penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Pelaksanaan uji kompetensi ini dijadwalkan berakhir pada Rabu (17/12).
Bupati Purworejo Yuli Hastuti menegaskan, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama ini merupakan wujud implementasi sistem meritokrasi dalam manajemen ASN sebagaimana diatur dalam regulasi kepegawaian nasional.
Ia berharap seluruh rangkaian seleksi tersebut dapat menghasilkan keputusan bersih, adil dan transparan serta mampu menjawab kebutuhan strategis daerah ke depan.
"Saya tegaskan proses seleksi dijalankan secara transparan, objektif, akuntabel dan kompetitif," jelas Yuli.
Yuli juga menekankan kepada para peserta seleksi untuk tidak percaya terhadap berbagai pihak yang menjanjikan jabatan sekda. Ia pun mengapresiasi kinerja seluruh panitia seleksi (Pansel) yang telah bekerja secara profesional dalam menjalankan proses seleksi dengan objektif dan transparan.
Dijelaskan, tahapan seleksi tersebut akan menjadi faktor penentu jabatan sekda. Dengan harapan pejabat yang terpilih memenuhi kriteria dengan kualitas kepemimpinan matang, berintegritas serta memiliki kapasitas manajerial lintas sektor. "Tidak ada intervensi sedikit pun dari saya maupun Mas Dion selaku Wabup," lanjut Yuli.
Adapun sembilan calon sekda yang mengikuti tahapan asesmen ini meliputi Ahmad Jainudin, Laksana Sakti, Suranto, Agus Widiyanto dan Suryadi. Lalu, Budi Wibowo, Wiyoto Harjono, Hadi Sadsila serta Heri Raharjo.
Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi menambahkan, dirinya mengimbau agar para peserta untuk mengikuti seleksi dengan baik dan menghiraukan pihak-pihak yang menjanjikan kelolosan.
Dia menegaskan, tahapan seleksi ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemkab Purworejo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan berbasis kinerja.
"Tidak ada pihak manapun yang mungkin mengatasnamakan Ibu Bupati, Wakil Bupati yang menjanjikan sesuatu," ujarnya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo