Menyadari besarnya dana TKD yang dipangkas, pemprov bersama DPRD DIY berupaya memutar otak. Salah satunya, dengan mendorong empat badan usaha milik daerah (BUMD) meningkatkan setoran deviden setelah dikurang laba bersih ke kas daerah.
Namun langkah itu bertepuk sebelah tangan. Empat BUMD pemprov yang meliputi Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PT Taru Martani dan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirtatama ternyata tak mampu menambal kekurangan itu.
Cekaknya pendapatan daerah tidak bisa ditolong dari pendapatan empat perusahaan daerah tersebut.
Bahkan Bank BPD DIY yang selama ini menjadi andalan karena menjadi penyetor terbesar, memproyeksi peningkatan deviden yang relatif kecil. Tahun depan, 2026 hanya meningkat Rp 1 miliar dibandingkan tahun ini, 2025 .
“Kenaikan deviden Bank BPD DIY sangat tipis,” sindir anggota Komisi B DPRD DIY Yan Kurnia Kustanto, Kamis (23/10/2025).
Yan mengungkapkan usai menyimak paparan Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad saat rapat kerja dengan Komisi B sehari sebelumnya pada Rabu (22/10/2025).
Proyeksi deviden yang meningkat tipis itu di luar perkiraannya. Sebab, dari awal dia ingin empat BUMD itu bisa memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi pemprov.
Di depan pimpinan dan anggota Komisi B, Santoso menegaskan, proyeksi deviden yang disetor ke pemprov pada 2026 atas laba Bank BPD DIY 2025 sebesar Rp 122,067 miliar.
Sedangkan proyeksi 2027 atas laba 2026 sebesar Rp 123,140 miliar. Adapun yang sudah berjalan deviden 2024 atas laba 2023 sejumlah Rp 121,07 miliar.
Ketua Komisi B Andriana Wulandari juga angkat bicara. Dia mengkritisi kinerja PDAB Tirtamarta. Sejak dibentuk 2020, PDAB Tirtamarta belum pernah menyetorkan deviden ke kas daerah.
Padahal modal investasi yang diberikan APBD DIY cukup besar. Nilainya mencapai puluhan miliar. “Tapi kenapa tidak kunjung menyerahkan deviden,” kritik Ndari, sapaan akrabnya.
Selain Santoso, raker itu juga dihadiri Dirut PT AMI Priyatno Bambang Hernowo, Dirut PT Taru Martani Widayat Joko Priyanto, dan Dirut PDAB Tirtatama Teddy Kustriyanto Widodo.
Menanggapi serangan soal tipisnya proyeksi deviden Bank BPD DIY, Santoso memberikan klarifikasi. Dia mengatakan kondisi itu dipengaruhi dengan keadaan perekonomian dewasa ini.
Menurut dirut yang sudah menjabat selama dua periode sejak 2018 itu, tahun ini permintaan kredit turun dibandingkan 2024 lalu.
Menyikapi itu, Santoso harus bertindak hati-hati. Dia tidak ingin muncul persoalan. Sebab, struktur kredit Bank BPD DIY berbeda dengan bank BPD provinsi lainnya. Satu-satunya yang memiliki kemiripan adalah Bank BPD Bali.
“Kredit konsumtif kami lebih kecil dari kredit produktif. Ini karena jumlah pegawai di DIY lebih sedikit dibandingkan daerah lain,” terangnya.
Kredit konsumtif mencapai Rp 4,9 triliun dan kredit produktif Rp 6,73 triliun. Totalnya Rp 11,63 triliun. Komposisi kredit produktif terbagi atas UMKM Rp 3,8 triliun dan non UMKM Rp 2,9 triliun.
Dengan pertimbangan itu, Santoso punya perhitunngan cukup berrisiko bila kredit produktif itu ada yang mengalami masalah.
Bahkan menjadi kredit macet. Di sampingi itu, perekonomian nasiona juga sedang menghadapi tekanan. Karena itulah, dalam memproyeksi deviden 2026 naik tipis dibandingkan 2025.
Dirut PDAB Tirtatama Teddy Kustriyanto Widodo berdalih belum perusahaan yang dipimpinnya sampai sekarang memang belum dapat menyetor deviden ke pemprov. Bukan tanpa alasan Teddy menempuh langkah itu.
Deviden baru dapat diberikan setelah 2027 saat telah mencapai break event point (BEP). “Sampai 2025 ini kami belum bisa memberikan deviden ke pemprov,” ujarnya.
Masalah lain karena tarif yang diberikan masih ada subsidi. Sampai triwulan ketiga 2025 ini pendapatan PDAB Tirtamarta menembus Rp 18,6 miliar atau 75 persen dari rencana total pendapatan 2025.
Dirut Taru Martani Widayat Joko Priyanto sempat dicecar kondisi keuangan perusahaannya pasca lenyapnya uang perusahaan Rp 18 miliar karena terjebak investasi berjangka oleh dirut sebelumnya hingga menjadi masalah hukum.
Widayat tak bersedia meresponsnya. Dia justru merasa optimistis mampu menyetor deviden ke pemprov pada 2026 sebesar Rp 4,8 miliar.
Lain halnya dengan Dirut PT AMI Priyatno Bambang Hernowo . Dia mengatakan, target laba berdasarkan RKA 2025 sebesar Rp 8,1 miliar. Pragnosa 2025 Rp 7,3 miliar.
“Target deviden dari laba 2025 yang akan disetor sejumlah Rp 3,1 miliar,” terang Priyatno.
PT AMI memiliki beberapa unit usaha mulai transportasi (Trans Jogja), percetakan, pendapatan dari Plaza Malioboro, pertambangan dan air minum.
Berbeda dengan Bank BPD dan PDAB Tirtatama yang dicecar soal deviden, pertanyaan ke PT AMI justru usulan dari anggota Komisi B yang meminta rute layanan Trans Jogja diperpanjang.
Anggota Komisi B Basit Sugiyanto mengusulkan perpanjangan layanan hingga Tempel sebagaimana layanan ke Pakem.
Sedangkan Muh Ajrudin Akbar, anggota Komisi B lainnya ingin layanan Trans Jogja tak hanya sampai eks Stasiun Palbapang. “Tapi bisa sampai Sentolo, Kulon Progo,” pinta Ajrudin. (kus/laz)
Editor : Herpri Kartun