MAGELANG — Hingga akhir 2024, sebanyak 588 aparatur sipil negara (ASN) di Kota Magelang tercatat belum memiliki rumah layak huni. Pemkot menggandeng bank dan pengembang untuk membuka akses kepemilikan rumah bersubsidi melalui program Hunian Nyaman.
Angka ini menjadi perhatian serius Pemkot Magelang. Melalui program unggulan Hunian Nyaman, pemkot berupaya memberi jalan keluar dengan membuka akses pembiayaan perumahan bersubsidi lewat skema kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan, kepemilikan rumah bagi ASN bukan hanya soal kesejahteraan. Tetapi juga mencerminkan keteladanan dan stabilitas sosial.
"ASN yang hidup di lingkungan tertata dan memiliki rumah layak akan menunjukkan wajah pemerintah yang disiplin, tertib, dan profesional," ujar Damar, Kamis (23/10).
Menurut data dinas perumahan dan kawasan permukiman (Disperkim), persoalan hunian di Kota Magelang tidak hanya menimpa ASN. Hingga akhir tahun lalu, terdapat 1.409 rumah tidak layak huni (RTLH) dan 3.364 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.
Baca Juga: Tiga Kalurahan di Kulon Progo Belum Menerima Hak Karangkopek 10 Bulan Terakhir
Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan besar bagi pemerintah kota yang wilayahnya kecil dan padat, namun memiliki kebutuhan hunian yang terus meningkat.
Damar menyebut, program Hunian Nyaman menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses kepemilikan rumah. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN muda yang baru memulai karier.
"Program ini bukan bantuan sosial. Ini bentuk fasilitasi agar masyarakat, termasuk ASN, bisa memiliki rumah yang layak dan sehat dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau," kata Damar.
Damar berharap, ASN bisa menjadi contoh dalam menata kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. "Kami ingin ASN tidak hanya mengabdi di kantor, tapi juga punya ketenangan di rumah. Karena rumah yang nyaman adalah fondasi untuk bekerja dengan hati," sambungnya.
Lebih dari sekadar program perumahan, Hunian Nyaman juga dipandang sebagai penggerak ekonomi lokal. Pembangunan rumah bersubsidi diyakini mampu membuka lapangan kerja di sektor konstruksi, material bangunan, hingga jasa keuangan.
"Dampaknya berlapis, mulai dari kesejahteraan ASN meningkat, sektor properti hidup, dan ekonomi daerah ikut bergerak," bebernya.
Baca Juga: Pedagang Foodcourt Minta Izin PKL Lapangan Denggung Dicabut, Tak Ingin Ada Kecemburuan
Kepala Disperkim Kota Magelang Bowo Adrianto menjelaskan, melalui kerja sama dengan Bank Jateng dan pengembang lokal, program Hunian Nyaman memberi sejumlah keringanan bagi calon pembeli rumah bersubsidi.
Bagi ASN dengan penghasilan maksimal Rp 8,5 juta per bulan, tersedia rumah seharga maksimal Rp 166 juta, dengan bunga rendah dan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta.
Skema KPR FLPP ini diharapkan mampu menjangkau ASN muda maupun masyarakat berpenghasilan rendah. "Mereka bisa memiliki rumah tanpa beban bunga tinggi dan cicilan yang berat," jelas Bowo.
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Wajibkan Menteri Pakai Maung dari PT Pindad sebagai Kendaraan Dinas
Selain itu, pemkot juga menyiapkan lahan dan membuka peluang kolaborasi dengan pengembang agar harga tetap terkendali dan kualitas bangunan memenuhi standar hunian sehat.
Program Hunian Nyaman merupakan bagian dari turunan kebijakan nasional Program 3 Juta Rumah dan program provinsi 1 Rumah 1 KK. Melalui sinergi itu, pemkot berperan mempercepat realisasi hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur negara. (aya)
Editor : Heru Pratomo