MAGELANG – Warga Kota Magelang kini diberi ruang seluas-luasnya untuk menentukan arah pembangunan dari tingkat paling kecil, yakni rukun tetangga (RT). Hal itu sejalan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur (ProDamai).
Dengan begitu, pembangunan daerah kini tidak lagi hanya dirumuskan dari balik meja birokrat. Program ini disebut istimewa karena menjadi satu-satunya di Indonesia yang secara resmi menjadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat RT sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
Baca Juga: Kebumen Supermarket Bencana, 1.300 Guru SD Dilatih Tanggap Darurat
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan, ProDamai menggeser paradigma lama. Jika sebelumnya warga kerap hanya menjadi objek pembangunan, kini mereka tampil sebagai subjek utama. Mulai dari mengidentifikasi masalah, merumuskan kebutuhan, melaksanakan kegiatan, hingga mengawasi jalannya pembangunan.
"Melalui ProDamai, warga bisa menggerakkan berbagai kegiatan pemberdayaan sekaligus pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya," kata Damar di Aula Adipura, Selasa (30/9).
Tujuan utama program ini, lanjutnya, adalah memfasilitasi warga agar mampu menyelesaikan persoalan lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Sekaligus memperkuat peran aktif mereka dalam pembangunan kota.
Baca Juga: SPP Tol Jogja-YIA di Kalurahan Kaliagung, Sentolo Terbit Rp 69 M untuk 95 Bidang Tanah
Dia menjelaskan, ruang lingkup ProDamai terbagi dalam dua jalur utama. Pertama, di bidang pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya mencakup layanan kesehatan (posyandu, gizi, KB, lansia), pendidikan dan kebudayaan (taman bacaan, pelatihan kerja, pengembangan seni budaya), penguatan usaha mikro, kesiapsiagaan bencana, hingga pengendalian lingkungan hidup.
Sementara di bidang infrastruktur, alokasi program diarahkan untuk pembangunan jalan, drainase, taman, pos kamling, sarana pendidikan, sarana kesehatan, balai RW/RT, dan fasilitas kampung tematik. Untuk mendukung itu, Pemkot Magelang menyiapkan anggaran Rp 50 juta per RT per tahun.
Baca Juga: Dari Jalan Pahlawan hingga RSUD Tidar, Wali Kota Magelang Tinjau Proyek Strategis
Dana ini, kata Damar, bisa digunakan sesuai kebutuhan warga, baik untuk sarana prasarana maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. "Tentunya dengan mekanisme penggunaan yang transparan dan akuntabel," paparnya.
Agar pelaksanaan program tetap terjaga kualitasnya, pemkot membentuk tim koordinasi lintas perangkat daerah. Selain itu, setiap kelurahan akan mendapat pendampingan dari fasilitator pemberdayaan masyarakat yang dipilih melalui seleksi ketat oleh DPMP4KB.
"Fasilitator ini tidak hanya dituntut punya kapasitas, tetapi juga integritas dan komitmen mendampingi masyarakat agar Prodamai berjalan sesuai ketentuan," tegas Damar.
Baca Juga: Hasil Bukaan Cupu Panjala Ada Ayam Jantan sampai Gunung Kayon, Juru Kunci Serahkan Tafsir ke Masyarakat
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Catur Budi Fajar Sumarmo menjelaskan, penyampaian sosialisasi dilakukan lewat format talkshow yang interaktif. Alih-alih sekadar presentasi satu arah, diskusi dipandu host agar lebih cair, santai, namun tetap informatif.
"Harapannya, warga lebih mudah memahami tanpa kehilangan substansi penting dari program ini," ujar Catur.
Sosialisasi digelar dalam delapan sesi, mulai 29 September hingga 9 Oktober 2025. Tujuannya menyebarkan informasi, meningkatkan pemahaman, sekaligus memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai ProDamai sebagai program unggulan Kota Magelang. (aya)