JOGJA – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kamis (25/9), DIY resmi diumumkan sebagai provinsi dengan skor IDI tertinggi secara nasional.
Tak tanggung-tanggung, DIY meraih skor 89,25, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 83,88. Capaian ini menegaskan kualitas demokrasi di Bumi Mataram semakin matang, partisipatif, dan inklusif.
“DIY kembali menempati posisi pertama secara nasional. Ini merupakan bentuk nyata dari praktik demokrasi yang sehat, terbuka, dan berakar pada nilai-nilai lokalitas,” ungkap Kepala Badan Kesbangpol DIY Lilik Andi Aryanto, usai menerima penghargaan mewakili Pemda DIY.
Menurut Lilik, capaian ini bukan sekadar angka, tetapi refleksi dari hidupnya demokrasi yang menyatu dengan budaya masyarakat Yogyakarta. Ruang-ruang publik di DIY, lanjutnya, telah memberi tempat bagi kebebasan berekspresi, peran aktif media, serta dialog terbuka antara warga dan pemerintah.
“Ini adalah hasil kerja bersama, dari Tim Pokja IDI DIY, BPS DIY, dan seluruh elemen masyarakat. Kami bersyukur dan berharap ke depan praktik demokrasi tidak hanya dipertahankan tapi juga terus diperkuat,” jelasnya.
Lilik juga menegaskan, capaian ini adalah prestasi sekaligus tantangan. DIY harus mampu menjaga konsistensi kualitas demokrasi ke depan, terutama menjelang kontestasi politik mendatang yang membutuhkan ruang partisipasi yang sehat dan berimbang.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa IDI menjadi alat penting untuk memotret demokrasi yang berjalan di setiap daerah. Bukan hanya dari aspek prosedural, tetapi juga substansi praktik demokrasi di tingkat lokal.
“IDI bukan hasil survei opini, tapi potret kejadian nyata di lapangan. Ini penting untuk membedakan dengan indeks lain yang lebih bersifat global,” jelasnya.
IDI sendiri disusun berdasarkan kerja lintas instansi, melibatkan Kemenko Polhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
Sebagai catatan, IDI mengukur kualitas demokrasi berdasarkan tiga aspek utama: kebebasan, kesetaraan, dan kinerja lembaga demokrasi. Skor IDI berada pada rentang 0 hingga 100 dengan tiga kategori: rendah (0–60), sedang (60–80), dan tinggi (80–100). Skor 89,25 yang dicapai DIY menempatkan provinsi ini sebagai daerah dengan kategori demokrasi tinggi, unggul dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Demokrasi DIY adalah demokrasi yang hidup, bukan hanya di atas kertas. Ini sejalan dengan semangat masyarakatnya yang guyub, kritis, dan tetap menjunjung budaya lokal,” tandas Lilik.
Editor : Heru Pratomo