KEBUMEN - Program sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Budiman terus menunjukkan progres positif. Hingga hari ini layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut telah mampu menjangkau 98 badan usaha yang tersebar di wilayah Kebumen.
Kepala Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kebumen Budi Prasetyo mengatakan, program Samsat Budiman bertujuan untuk membawa kemudahan bagi wajib pajak tanpa harus datang ke kantor Samsat kabupaten.
Melalui layanan ini wajib pajak cukup mengurus di gerai Samsat Budiman terdekat, seperti BUMDes, lembaga keuangan mikro hingga minimarket. "BUMDes sudah ada 60 yang gabung. Dan ada juga yang corporate," jelasnya, Jumat (19/9).
Kepada Radar Jogja, Budi menjelaskan jumlah badan usaha yang bergabung untuk membuka gerai Samsat Budiman per hari ini terbanyak di Jawa Tengah. Kendati begitu, ditegaskan dari jumlah yang ada saat ini masih perlu diperluas agar layanan tersebut dapat semakin massif. "Terbanyak di Jawa Tengah. Tidak ditemukan kabupaten lain seperti Kebumen," ucapnya.
Saat ini, lanjut Budi, potensi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kebumen melalui layanan Samsat Budiman masih terbuka lebar. Dia menyebutkan, banyak keuntungan untuk desa jika membuka gerai layanan samsat. Selain kemudahan bagi masyarakat, layanan tersebut juga membawa keuntungan bagi desa karena setiap transaksi pajak kendaraan berkontribusi untuk PADes.
Budi mengatakan, di Kebumen terdapat satu Samsat Budiman yang telah menjadi percontohan nasional. Yakni, BUMDes Desa Selokerto, Kecamatan Sempor yang berhasil mencatat nilai transaksi pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 1 miliar dalam waktu tiga tahun.
Selain di Desa Selokerto, tren positif juga dicatatkan BUMDes Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung. Di mana selama tiga bulan pasca pembukaan layanan mampu mengumpulkan nilai transaksi lebih dari Rp 100 juta.
"Kebumen jadi acuan nasional. Perguruan tinggi dan pemkab luar daerah sering studi banding. Bagaimana bayar pajak tidak perlu jauh. Cukup di desa," sebut Budi.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kebumen Bambang Suparjo mendorong agar layanan Samsat Budiman dapat dibentuk di setiap desa. Menurutnya, layanan ini selaras dengan harapan lembaga legislatif dari sisi peningkatan pendapatan daerah berbasis digital.
"Memang sudah seharusnya layanan itu adaptif. Mudah, cepat dan efisien jadi nilai tersendiri bagi masyarakat taat bayar pajak," jelas Bambang. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo